Malioboro Perlu Jalur Evakuasi, Pansus Soroti Keamanan Wisatawan

Harianjogja.com, JOGJA—Keselamatan wisatawan menjadi salah satu perhatian dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Yogyakarta (RIPPARDA) 2026–2045. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Jogja meminta perencanaan pariwisata tidak hanya berorientasi pada promosi dan peningkatan kunjungan, tetapi juga menjamin keamanan pengunjung serta keberlanjutan warisan budaya.

Ketua Pansus, Krisnadi Setyawan, mengatakan karakter pariwisata perkotaan memiliki tantangan tersendiri. Dinamika sosial, kepadatan pengunjung, hingga potensi keadaan darurat di pusat aktivitas masyarakat membutuhkan kesiapan mitigasi yang terencana.

Menurut dia, dokumen RIPPARDA harus memuat langkah antisipasi yang dapat diterapkan secara nyata ketika muncul risiko dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata. RIPPARDA menurutnya tidak cukup hanya mengatur promosi dan pengembangan destinasi.

"Dokumen tersebut juga perlu mengantisipasi risiko penyelenggaraan pariwisata perkotaan, terutama di kawasan yang menjadi pusat kunjungan wisatawan," tegas Krisnadi, Rabu (4/11/2026).

Ia menambahkan penanganan keadaan darurat maupun persoalan yang muncul akibat dinamika perkotaan tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Karena itu, Pansus meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi dan menyelaraskan program kerja.

Pembagian tanggung jawab antarlembaga juga perlu diperjelas. Selain itu, pemerintah daerah diminta merumuskan langkah mitigasi serta prosedur penanganan keadaan darurat yang dapat dijalankan secara terkoordinasi.

Malioboro Perlu Dilengkapi Fasilitas Evakuasi

Aspek keselamatan pengunjung turut menjadi perhatian Anggota Pansus, Fajar Kurniawan. Ia menilai kawasan wisata dengan tingkat kunjungan tinggi, seperti Malioboro, perlu memiliki fasilitas keselamatan yang memadai.

Fasilitas tersebut antara lain informasi jalur evakuasi, titik kumpul, petunjuk keselamatan, serta prosedur penanganan pengunjung apabila terjadi situasi darurat.

"Destinasi wisata dengan tingkat kunjungan tinggi seperti Malioboro perlu dilengkapi informasi jalur evakuasi, titik kumpul, petunjuk keselamatan, dan prosedur penanganan pengunjung ketika terjadi darurat," ujar Fajar.

Untuk mendukung kesiapan tersebut, Fajar mendorong koordinasi lintas sektor dengan sejumlah instansi. Di antaranya Dinas Kesehatan melalui optimalisasi layanan Public Safety Center (PSC), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta.

Keterlibatan berbagai instansi tersebut diharapkan memperkuat kesiapan penanganan keadaan darurat di kawasan wisata, terutama lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat.

Pariwisata Jogja Berpeluang Kembangkan Wisata Kesehatan

Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogja, Lucia Daning Krisnawati, menanggapi dorongan Pansus dengan menekankan pentingnya koordinasi pemerintahan dan ketertiban umum. Menurut dia, kedua aspek tersebut diperlukan untuk menjaga citra positif Yogyakarta sebagai salah satu kota tujuan wisata unggulan.

Lucia juga mengusulkan agar pengembangan pariwisata diintegrasikan dengan layanan kesehatan. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah wisata medis dan kebugaran atau medical and wellness tourism.

Pengembangan sektor tersebut membutuhkan kerja sama antara Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta perangkat daerah yang menangani perizinan dan komunikasi digital.

Melalui integrasi informasi kesehatan dan pariwisata, wisatawan diharapkan tidak hanya memperoleh pengalaman berlibur, tetapi juga kemudahan mengakses layanan kesehatan selama berada di Kota Yogyakarta.

Upaya tersebut diharapkan membuat pengunjung merasa lebih aman sekaligus memperluas pengembangan produk pariwisata perkotaan yang terintegrasi dengan pelayanan publik.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.