Daftar UMK DIY 2026, Ini Perbandingannya dengan UMP 2027

Sunartono
Sunartono Sabtu, 21 November 2026 15:07 WIB
Daftar UMK DIY 2026, Ini Perbandingannya dengan UMP 2027

Foto ilustrasi buruh menerima upah, dibuat menggunakan Artificial Intelligence (AI).

Harianjogja.com, JOGJA— Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2027 sebesar Rp2.725.000 membuat peta upah minimum di lima kabupaten dan kota kembali menjadi perhatian. Pasalnya, nominal UMP terbaru tersebut sudah melampaui UMK 2026 di empat kabupaten di DIY, yakni Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

Sementara itu, Kota Jogja masih mencatatkan upah minimum tertinggi dengan UMK 2026 sebesar Rp2.827.593. Angka tersebut lebih tinggi Rp102.593 dibandingkan UMP DIY 2027 yang baru ditetapkan.

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menetapkan UMP 2027 pada Sabtu (21/11/2026). Besaran upah minimum provinsi tersebut naik Rp307.505 atau sekitar 12,72% dibandingkan UMP 2026.

Penetapan UMP menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menentukan UMK 2027. Lima daerah di DIY dijadwalkan mengumumkan besaran upah minimum masing-masing paling lambat Rabu (25/11/2026).

Daftar UMK DIY 2026 dan Perbandingan dengan UMP 2027

Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 443 Tahun 2025, terdapat perbedaan nominal UMK yang cukup lebar di lima kabupaten dan kota. Jika dibandingkan dengan UMP DIY 2027 sebesar Rp2.725.000, empat kabupaten masih memiliki UMK di bawah angka tersebut.

Berikut daftar UMK DIY yang berlaku sepanjang 2026 beserta selisihnya terhadap UMP 2027:

* Kota Yogyakarta: Rp2.827.593, lebih tinggi Rp102.593.
* Kabupaten Sleman: Rp2.624.387, lebih rendah Rp100.613.
* Kabupaten Bantul: Rp2.509.001, lebih rendah Rp215.999.
* Kabupaten Kulon Progo: Rp2.504.520, lebih rendah Rp220.480.
* Kabupaten Gunungkidul: Rp2.468.378, lebih rendah Rp256.622.

Dari daftar tersebut, Gunungkidul memiliki UMK 2026 paling rendah di DIY. Selisihnya dengan UMP 2027 mencapai Rp256.622, sedangkan Kota Jogja menjadi satu-satunya daerah yang UMK 2026-nya sudah melampaui UMP provinsi terbaru.

Ketentuan pengupahan mengharuskan UMK tidak ditetapkan lebih rendah daripada UMP. Dengan demikian, empat kabupaten yang nominal UMK 2026-nya masih di bawah Rp2.725.000 perlu memperhatikan batas bawah tersebut dalam penetapan UMK 2027.

UMP dan UMSP DIY 2027 Sudah Ditetapkan

Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indriyanti menyampaikan penetapan UMP 2027 dilakukan melalui Surat Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY. Dewan Pengupahan DIY melibatkan empat unsur, yakni serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan akademisi.

Selain UMP, Pemda DIY juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor unggulan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Berikut rincian UMSP DIY 2027:

* Aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum: Rp2.745.000.
* Sektor konstruksi: Rp2.740.000.
* Aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya: Rp2.735.000.

Penetapan upah sektoral tersebut melengkapi kebijakan upah minimum di DIY untuk tahun 2027.

Jadwal Penetapan UMK DIY 2027

Setelah UMP diumumkan pada Sabtu (21/11/2026), proses penetapan upah minimum di tingkat kabupaten dan kota masih berlangsung. Pemerintah telah menetapkan batas waktu penetapan upah minimum 2027 melalui tahapan berikut:

* 21 November 2026: Batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).
* 25 November 2026: Batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
* Paling lambat 26 November 2026: Batas akhir penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), lima hari setelah penetapan UMP.
* Paling lambat 30 November 2026: Batas akhir penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), lima hari setelah penetapan UMK.
* 1 Januari 2027: Seluruh ketentuan upah minimum 2027 mulai berlaku resmi di perusahaan.

Dengan jadwal tersebut, penetapan UMK menjadi tahapan yang perlu dicermati pekerja dan pemberi kerja di seluruh wilayah DIY. Hasil keputusan pemerintah kabupaten dan kota nantinya akan menentukan besaran upah minimum yang berlaku di masing-masing daerah.

Siapa yang Berhak Menerima Upah Minimum?

Ketentuan upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih berhak memperoleh pengupahan berdasarkan struktur dan skala upah. Ketentuan tersebut wajib disusun oleh masing-masing perusahaan.

Karena itu, besaran UMP maupun UMK tidak otomatis menjadi standar pengupahan bagi seluruh pekerja tanpa mempertimbangkan masa kerja.

Perbedaan UMP dan UMK

UMP dan UMK merupakan dua jenis standar upah minimum yang memiliki perbedaan dari sisi cakupan wilayah dan mekanisme penetapannya.

UMP merupakan standar upah terendah yang berlaku secara merata di seluruh wilayah dalam satu provinsi. Penetapannya dilakukan gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

Adapun UMK merupakan standar upah minimum yang berlaku khusus di satu kabupaten atau kota. Penetapannya mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah setempat.

Dalam praktiknya, UMK ditetapkan lebih tinggi atau minimal sama dengan UMP di provinsi bersangkutan. Aturan pengupahan melarang pemerintah daerah menetapkan UMK di bawah standar UMP.

Dengan demikian, UMP berfungsi sebagai jaring pengaman batas bawah pengupahan di tingkat provinsi. Ketentuan ini terutama menjadi acuan bagi kabupaten atau kota yang belum memiliki usulan nilai UMK sendiri maupun daerah dengan kondisi ekonomi yang masih berada di bawah rata-rata provinsi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online