Sleman Punya 129 Kelompok PIK Remaja, Ini Peran GenRe
Pemkab Sleman menggelar Jambore GenRe 2026 untuk memperkuat pembinaan remaja. Saat ini terdapat 129 kelompok PIK Remaja di Sleman.
Plt. Kabidhumas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari saat memberikan keterangan di Mapolda DIY pada Jumat (13/11/2026)./Harian Jogja -- Catur Dwi Janati
Harianjogja.com, SLEMAN— Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menempatkan tiga personel kepolisian di ruang penempatan khusus (patsus) setelah diduga melakukan pelanggaran saat penanganan kerusuhan pada 10 November 2026. Ketiganya masuk patsus setelah Bidpropam memeriksa 24 personel dan menggelar perkara.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari mengatakan, hasil gelar perkara menunjukkan terdapat tiga personel yang dinilai cukup bukti untuk diduga melakukan pelanggaran. Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut atas kerusuhan yang terjadi setelah aksi massa pada 10 November 2026.
"Menindaklanjuti peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 10 November 2026, Polda DIY melalui Bidpropam melakukan pemeriksaan guna penegakan disiplin dan kode etik Polri, sekaligus untuk komitmen institusi untuk memastikan setiap personel menjalankan tugas sesuai ketentuan," kata Novita di Sleman, Sabtu (21/11/2026).
Dari tiga personel tersebut, dua di antaranya diduga melakukan pelanggaran disiplin. Dugaan itu berkaitan dengan kewajiban anggota kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat saat kerusuhan berlangsung.
"Dua personel diduga melakukan pelanggaran disiplin terkait kewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat," jelas Novita.
Adapun satu personel lainnya diduga melanggar kode etik Polri. Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dinilai tidak bertanggung jawab serta tidak sesuai dengan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan prosedural.
"Satu personel lainnya diduga melakukan pelanggaran kode etik Polri terkait pelaksanaan tugas dan wewenang yang tidak bertanggung jawab serta tidak sesuai dengan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan prosedural," tegas Novita.
Ketiga personel tersebut kini ditempatkan di ruang patsus Bidpropam Polda DIY. Meski telah menjalani penempatan khusus, proses pemeriksaan terhadap mereka masih berlanjut untuk mendalami dugaan pelanggaran yang ditemukan.
"Terhadap ketiga personel tersebut, saat ini telah dilakukan penempatan di ruang penempatan khusus atau Patsus Bidpropam Polda DIY," ujarnya.
Novita mengatakan Bidpropam masih mengumpulkan dan mendalami informasi untuk memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan. Polda DIY juga menyatakan proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dan transparan hingga seluruh rangkaian pemeriksaan selesai.
"Bidpropam Polda DIY masih terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penanganan perkara ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," imbuh Novita.
"Kami memastikan bahwa proses pendalaman dilaksanakan secara objektif dan transparan hingga seluruh rangkaian pemeriksaan terlaksana dengan tuntas," tutupnya.
Pemeriksaan terhadap personel kepolisian tersebut telah berlangsung sejak beberapa hari setelah kerusuhan 10 November. Pada Jumat (13/11/2026), Kabid Propam Polda DIY Kombes Pol Satya Widhy Widharyadi menyampaikan bahwa pihaknya sedang mendalami dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik dalam penanganan aksi tersebut.
Saat itu, Propam mengumpulkan fakta dan bukti, termasuk menelaah rekaman video yang beredar di media sosial. Satya menyebut laporan masyarakat dan rekaman yang beredar menjadi salah satu bahan pendalaman untuk mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran oleh anggota kepolisian.
"Tentunya kita kan berdasarkan tadi dari laporan masyarakat maupun dari video-video yang beredar di media sosial, kami sedang mendalami ini terkait dengan dugaan pelanggaran, pelanggaran disiplin atau kode etik," kata Satya pada Jumat (13/11/2026) di Mapolda DIY.
Ia menambahkan, tim Propam masih berada di lapangan untuk mengumpulkan fakta dan bukti. Pengumpulan bahan tersebut dilakukan agar pemeriksaan memiliki dasar yang akurat.
"Sampai saat ini kita tetap berproses, tim kami juga masih di lapangan mengumpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang seakurat mungkin," imbuhnya.
Selain meminta keterangan sejumlah personel, Propam juga menganalisis rekaman video sebagai bagian dari penelusuran. Materi yang diperiksa tidak hanya berasal dari media sosial, tetapi juga rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi aksi.
"Termasuk juga analisa-analisa video yang kami akan lakukan analisa juga akan bertambah, baik yang berdasarkan CCTV yang di sekitar lokasi, maupun yang didapat dari media sosial yang berkembang di masyarakat," ujarnya.
Perkembangan pemeriksaan tersebut juga menjadi perhatian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Anggota Kompolnas, Choirul Anam, mengatakan salah satu hal yang diperhatikan saat mendatangi Polda DIY adalah respons Bidpropam terhadap keluhan dan masukan masyarakat, termasuk rekaman video yang beredar.
Menurut dia, dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian perlu ditindaklanjuti apabila identitas dan keterlibatan anggota telah dipastikan. Ia menyampaikan adanya komitmen penindakan tegas apabila anggota terbukti melakukan pelanggaran.
"Ada indikasi memang anggota Polri, dan kalau memang itu betul dan fix anggota Polri, komitmennya tindak tegas dan sanksi tegas," ujarnya.
Hingga Sabtu (21/11/2026), Bidpropam Polda DIY masih melanjutkan pemeriksaan terhadap tiga personel yang ditempatkan di patsus. Hasil pemeriksaan lanjutan akan menjadi bagian dari proses penanganan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Sleman menggelar Jambore GenRe 2026 untuk memperkuat pembinaan remaja. Saat ini terdapat 129 kelompok PIK Remaja di Sleman.
Khofifah menyebut rasio UMP Jatim 2027 terhadap KHL naik menjadi 72,94%. Namun, buruh menilai upah masih kurang Rp1 juta dari KHL.
Menteri Pendidikan Korea Selatan Choi Kyo-jin mundur setelah aturan mendadak pencegahan kecurangan AI memicu kekacauan ujian CSAT.
KKP meminta BGN menyajikan ikan laut dalam menu MBG minimal dua kali sepekan untuk meningkatkan protein anak dan penyerapan hasil nelayan.
Satpol PP Bantul menemukan alkohol murni dan minuman oplosan di bengkel sound system Banguntapan setelah menerima aduan warga.
Haedar Nashir menyebut empat kriteria wakil presiden ideal, mulai dari sejalan dengan presiden hingga memiliki relasi politik yang baik.