Mendagri Tito Usul Kepala Daerah Dapat Insentif dari PAD
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kepala daerah mendapat insentif dari PAD jika berhasil meningkatkannya. Aturan masih perlu dikaji bersama.
Ilustrasi akta kelahiran (JIBI/Solopos/Dok.)
KULONPROGO-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo mencatat sedikitnya 500 anak dari keluarga miskin di wilayahnya tidak memiliki akta kelahiran.
Dinas akan berkonsultasi dengan Kemedagri terkait keputus Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan sidang terkait keterlambatan pengurusan akta.
Kepala Disdikcapil Kulonprogo Bambang Pidekso mengatakan, anak dari keluarga miskin tersebut terlambat melakukan pengurusan akta kelahiran.
Dari 500 anak, 100 diantaranya telah melakukukan pemohonan dan mendapatkan bantuan pembiayaan pengurusan akta kelahiran dari Pemda DIY.
“Masih ada 400 yang belum mendapatkan bantuan pembiayaan. Di luar 500 itu masih banyak juga yang terlambat, yang bukan berasal dari keluarga miskin. Kami belum tahu berapa banyak karena belum dilaporkan,” katanya, Rabu (1/5/2013).
Perihal keputusan MK tentang pembatalan Pasal 32 UU No. 23/2006, Bambang menyambut baik. Ia menilai dengan keputusan itu anak dari keluarga miskin yang terlambat mengurus akta, tidak diwajibkan untuk mengikuti sidang dan membayar denda.
Namun, menurutnya, diperlukan konsultasi dengan pihak pemerintah pusat, untuk pelaksanaannya. Ia mengungkapkan,pihaknya dalam waktu dekat bakal melakukan konsultasi tersebut dan menunda permohonan rekomendasi sidang pengurusan akta kelahiran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kepala daerah mendapat insentif dari PAD jika berhasil meningkatkannya. Aturan masih perlu dikaji bersama.
Jadwal lengkap KRL Solo-Jogja hari ini dari Stasiun Palur mulai pukul 05.00 WIB hingga Stasiun Tugu Yogyakarta.
Jadwal lengkap KRL Jogja-Solo Senin 27 Juli 2026 dengan 15 perjalanan dan tarif tetap Rp8.000 dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur.
Imigrasi Manado menunda 24 keberangkatan PMI terindikasi TPPO hingga Juli 2026 sebagai upaya mencegah pekerja migran nonprosedural.
Rusia mengklaim menyerang pusat logistik dan fasilitas produksi drone Ukraina, sementara Iran memprotes serangan Ukraina di Laut Kaspia.
Pemkot Semarang menginstruksikan OPD dan warga siaga penuh menghadapi kemarau ekstrem 2026 untuk mencegah kebakaran dan gangguan kesehatan.