DANA KEISTIMEWAAN : Sultan Ingin Bangun Akademi Komunitas

Harianjogja.com, JOGJA-Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memiliki keinginan untuk membuat akademi komunitas. Pendanaan dari akademi itu akan diambilkan dari http://www.harianjogja.com/baca/2013/02/07/dana-keistimewaan-bukan-untuk-gaji-lurah-376711" target="_blank">dana keistimewaan (Danais).

Melalui akademi itu, kata Sultan, siapa saja yang tidak tamat sekolah namun memiliki keahlian, bisa melanjutkan pendidikan di lembaga itu. Mereka juga akan memperoleh sertifikasi profesi setingkat diploma, sehingga praktis akan ada penyesuaian pendapatan ketika mereka bekerja.

Tak hanya itu, Pemerintah Daerah DIY pun bisa memanfaatkan dengan memperkerjakan mereka pada pos-pos yang dibutuhkan dengan menggajinya secara honorer dengan Danais.

Sultan mengungkapkan komunitas yang dimaksud seperti halnya akademi batik, keris, perak, tata sungging, dan lain sebagainya. Menurut Sultan, rencana itu sejalan dengan penghargaan terhadap pendidikan profesi yang diberikan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhir-akhir ini.

“Kalau tidak begini harkat martabat mereka tidak bisa terangkat,” jelas Sultan saat menerima audiensi rombongan Harian Jogja di Kantor Gubernur, Kompleks Kepatihan, Rabu (24/7/2013).

Di samping itu, sekolah akademi itu, kata Sultan, dapat memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menjalani pekerjaan seni berpuluh-puluh tahun namun tidak mendapatkan imbalan setimpal. Sekaligus juga dapat memancing para generasi muda untuk menekuni bidang-bidang pekerjaan yang mengandung nilai budaya. “Kelembagaan pendidikan ini diselenggarakan oleh komunitas itu sendiri,” ujarnya.

Gubernur berharap 2014 rencana-rencana itu sudah dapat terealisasi. Persoalan rumitnya pembahasan Raperdais yang kemudian diusulkan oleh Dewan DIY dengan Raperdais induk untuk mempercepat pengesahan raperda, ia tak ambil pusing.

Baginya, Raperdais induk atau lima Raperdais tak terlalu bermasalah. “Sebab selanjutnya akan ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang mengatur masalah teknis,” ungkapnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto mengatakan rencana pendirian sekolah akademis itu setidaknya dapat mengurangi angka pengangguran DIY. Mereka yang memilih mengamen di Malioboro karena tak dapat meneruskan sekolah diharapkan dapat mengakses lembaga pendidikan itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.