Tukang Becak di Kulonprogo Masuk Desil 9, Wabup Turun Tangan

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo langsung mengevaluasi data kemiskinan seorang tukang becak di Ngentakrejo, Lendah, yang tercatat dalam desil 9. Wakil Bupati Kulonprogo Ambar Purwoko turun langsung menemui warga bernama Timbul pada Senin (24/8/2026).

Timbul bekerja sebagai tukang becak dengan pendapatan yang tidak menentu setiap harinya. Kondisi tersebut membuatnya kesulitan membiayai anaknya untuk kuliah di UNY setelah data desil keluarganya tercatat pada posisi 9.

Saat bertemu Timbul, Ambar langsung menghubungi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kulonprogo. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengevaluasi sekaligus memvalidasi keakuratan data yang berkaitan dengan penerima bantuan sosial maupun akses pendidikan.

Ambar bahkan bergerak untuk mengurus perubahan desil Timbul dari desil 9 menjadi desil 1 atau 2.

Pendidikan Jadi Prioritas Pemkab Kulonprogo

Ambar mengatakan Pemkab Kulonprogo tidak ingin persoalan ekonomi maupun ketidaksesuaian data menghambat warga dalam memperoleh pendidikan. Menurut dia, sektor pendidikan merupakan prioritas utama pemerintah daerah.

"Kami sebagai bagian dari kepala daerah harus memastikan dan terjun langsung, apalagi mendengar ada anak yang tidak bisa sekolah. Program kami di Kabupaten Kulonprogo bagaimanapun namanya pendidikan harus diutamakan," ujar Ambar Purwoko saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Persoalan desil tersebut sebelumnya menjadi perbincangan di media sosial. Namun, Ambar menegaskan evaluasi data tidak dilakukan semata-mata karena sorotan publik.

Pemkab Kulonprogo memilih berkoordinasi dengan Kepala BPS agar kondisi warga di lapangan kembali dipastikan dan data yang digunakan pemerintah benar-benar akurat.

"Kami tidak boleh semata-mata melangkah hanya karena pengin viral, pengin hebat, atau menunjukkan sesuatu. Yang pasti, kita harus melangkah sesuai aturan, prosedur, dan kenyataan di lapangan," tegasnya.

Kondisi Warga Dicek Langsung

Setelah melihat kondisi Timbul secara langsung di rumahnya, Ambar mengakui keluarga tersebut memang tergolong kurang mampu dan membutuhkan penanganan segera dari pemerintah setempat.

Pemkab Kulonprogo berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut pada hari yang sama dengan melibatkan pihak BPS dan kelurahan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan data desil sesuai dengan kondisi warga sebenarnya.

Ke depan, mekanisme pendataan desil kemiskinan akan diperketat. Pemkab Kulonprogo akan meningkatkan sinkronisasi data secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kapanewon, Dinas Sosial, hingga tingkat Pemerintah Daerah.

Penguatan proses tersebut ditujukan untuk mencegah kesalahan data atau salah sasaran pada masa mendatang. Dengan demikian, data yang tercatat pemerintah diharapkan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

"Kami minta Lurah hingga Panewu untuk terlibat aktif mendata dan memvalidasi warga yang sekiranya tidak sesuai. Data harus sinkron dan pasti antara fakta di lapangan dengan yang tercatat di pemerintah," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.