Status Jalan di Kulonprogo Beralih, Pembiayaan Lebih Fleksibel

Harianjogja.com, KULONPROGO—Perubahan status sejumlah ruas jalan di Kabupaten Kulonprogo dari jalan kabupaten menjadi jalan lingkungan dinilai tidak hanya berkaitan dengan kewenangan penanganan, tetapi juga membuka lebih banyak opsi sumber pembiayaan.

Sekretaris Bapperida Kulonprogo, Cicilia Susy Setyo Cahyani, mengatakan perubahan status tersebut telah melalui kajian. Menurutnya, jalan lingkungan justru dapat ditangani menggunakan berbagai sumber anggaran sehingga pemerintah memiliki keleluasaan dalam menentukan skema pembangunan.

"Turunnya status jalan memberikan keleluasaan pembiayaan pembangunan konstruksi jalan. Status jalan lingkungan dapat dikerjakan dengan sumber dana APBD DIY, APBD Kabupaten, maupun APBKal melalui berbagai mekanisme pekerjaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Cicilia saat dikonfirmasi, Kamis (20/8/2026).

Ia menjelaskan, ketika suatu ruas berstatus jalan kabupaten, kewenangan penanganannya berada pada Pemkab Kulonprogo. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri ketika kemampuan fiskal daerah terbatas dan pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran.

Sebaliknya, dengan status jalan lingkungan, intervensi pembangunan dapat dilakukan melalui sejumlah skema dan instansi.

Bisa Ditangani Lewat Padat Karya

Cicilia mencontohkan penanganan jalan lingkungan dapat dilakukan melalui skema padat karya. Dinas Tenaga Kerja Kulonprogo dapat melakukan intervensi terhadap pembangunan jalan melalui program tersebut.

Selain itu, pembangunan jalan lingkungan juga dapat ditangani Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) maupun Pemerintah Kalurahan setempat.

Pemkab Kulonprogo juga terus berupaya mencari dukungan pembiayaan dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

"Pemkab Kulonprogo terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui pengusulan Inpres Jalan Daerah (IJD), Pemda DIY melalui DPUPESDM, dan usulan penanganan infrastruktur pada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO)," lanjut Cicilia.

Anggaran Padat Karya Naik 61,1%

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Bapperida Kulonprogo, Silvi Irvi Yanti, menambahkan pembangunan infrastruktur melalui pola padat karya terus dilakukan.

Tahun ini, alokasi dana padat karya yang bersumber dari APBD Kabupaten dan dana BKK DIY mencapai Rp8,7 miliar. Anggaran tersebut meningkat 61,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Silvi, program padat karya memiliki manfaat ganda. Selain membantu meningkatkan kualitas infrastruktur, kegiatan tersebut juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan dengan terlibat langsung dalam pekerjaan.

Keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat Pemkab Kulonprogo perlu mengoptimalkan dukungan dari berbagai sumber pendanaan. Koordinasi juga dilakukan dengan sejumlah instansi vertikal untuk mendapatkan dukungan penanganan infrastruktur.

Pengawasan Pekerjaan Turut Diperketat

Upaya Pemkab Kulonprogo tidak berhenti pada pencarian sumber pendanaan. Silvi mengatakan pemerintah juga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pekerjaan infrastruktur yang sedang berlangsung.

"Koreksi dilakukan mencakup penyempurnaan kerapian hasil pekerjaan, pemenuhan volume pekerjaan, hingga penyesuaian detail spesifikasi teknis sebelum pekerjaan diselesaikan. Hasil monev bersama ini menjadi bahan evaluasi penting untuk semakin memperketat fungsi pengawasan harian, kinerja konsultan pengawas, hingga pengendalian mutu (quality control) dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan," tegasnya.

Dengan pola tersebut, perubahan status jalan diharapkan tidak mengurangi perhatian terhadap kualitas infrastruktur. Sebaliknya, fleksibilitas sumber pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk memperluas pilihan penanganan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.