Kekeringan Kulonprogo Meluas ke 7 Kapanewon, Status Siaga Darurat Diperpanjang

Harianjogja.com, KULONPROGO—Kekeringan Kulonprogo meluas dari sebelumnya lima menjadi tujuh kapanewon seiring kemarau yang masih berlangsung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo mencatat distribusi air bersih kini menjangkau 107 titik yang tersebar di 64 padukuhan dan 23 kalurahan.

Kepala Pelaksana BPBD Kulonprogo Setiawan Tri Widada mengatakan distribusi air telah dilakukan secara masif dengan melibatkan BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat. Hingga Senin (28/9/2026), sebanyak 367 tangki air telah disalurkan ke berbagai titik terdampak.

"Droping air sudah menyasar 107 titik di 64 padukuhan, 23 kalurahan dan tujuh kapanewon dengan total volume sudah sekitar 1,8 juta liter air terdiri dari 2.312 KK dan 5.752 jiwa," katanya saat dikonfirmasi, Senin (28/9/2026).

Siaga Darurat Kekeringan Kulonprogo Diperpanjang

Perluasan wilayah distribusi air tersebut terjadi setelah kekeringan yang sebelumnya tercatat di Kapanewon Kokap, Pengasih, Panjatan, Girimulyo dan Samigaluh bertambah ke Kapanewon Kalibawang dan Temon.

Di dua kapanewon tambahan tersebut, distribusi air sudah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penanganan kekeringan yang terus dilakukan pemerintah daerah.

BPBD Kulonprogo juga memperpanjang status Siaga Darurat Kekeringan hingga 31 Desember. Keputusan tersebut dilakukan menghadapi prediksi BMKG bahwa kondisi kemarau masih akan berlangsung hingga akhir tahun.

Warga Watubelah Tiga Bulan Kesulitan Air

Salah satu wilayah yang merasakan dampak kekeringan berada di Padukuhan Watubelah, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih. Warga di wilayah tersebut telah mengalami kesulitan mendapatkan akses air selama tiga bulan terakhir.

Dukuh Watubelah Sutatik mengatakan lebih dari 100 jiwa di wilayahnya, khususnya di RT 45, harus berjuang mendapatkan air. Upaya penyediaan sumber air melalui sumur bor sedalam 120 meter juga belum berhasil karena tidak mengeluarkan air.

Bantuan droping air dari Polres Kulonprogo yang diberikan belum lama ini menjadi pertolongan bagi warga. Namun, kondisi geografis membuat proses distribusi air hingga ke rumah-rumah tidak mudah.

"Medan jalan di sini menanjak, sehingga armada tangki sulit menjangkau dari pintu ke pintu. Air ditaruh di bak penampungan dan toren masjid, lalu warga harus ngangsu (memikul air) dengan berjalan kaki menapaki jalan terjal. Bantuan ini sangat berarti bagi kami," ungkap Sutatik.

DPRD Dorong Antisipasi Kekeringan Jangka Panjang

Anggota Komisi III DPRD Kulonprogo Angga Pratama meminta Pemkab Kulonprogo meningkatkan langkah antisipatif menghadapi kekeringan akibat kemarau panjang. Menurutnya, dampaknya tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air bersih, tetapi juga kebutuhan rumah tangga, pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam kondisi kedaruratan, DPRD mendorong agar Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat dioptimalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana, termasuk penyediaan dan distribusi air bersih, bantuan sarana penampungan air, terpal, serta penanganan darurat lainnya.

Selain penanganan segera, Angga yang juga Anggota Badan Anggaran DPRD Kulonprogo menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan mitigasi untuk menghadapi kekeringan pada tahun-tahun berikutnya.

"Selain penanganan jangka pendek, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah mitigasi jangka panjang, seperti pembangunan dan pemeliharaan sumber air baku, embung, sumur bor, jaringan distribusi air, serta program konservasi sumber daya air. Dengan demikian, penanganan kekeringan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga mampu mengurangi risiko dan dampak kekeringan pada tahun-tahun berikutnya," ujar Angga yang juga Anggota Badan Anggaran DPRD Kulonprogo ini.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.