Siswa Mundur dari Sekolah Rakyat, DPRD Kulonprogo Dorong Pendampingan
DPRD Kulonprogo meminta evaluasi Sekolah Rakyat setelah sejumlah siswa mundur. Pendampingan psikolog dinilai penting untuk mendukung adaptasi anak.
Ilustrasi, pengendara sepeda motor melintas di dekat saluran irigasi pertanian yang kering di wilayah Kapanewon Sentolo. Dokumen Harian Jogja
Harianjogja.com, KULONPROGO— Ancaman krisis air untuk pertanian sawah padi di wilayah perbukitan Kulonprogo mulai diatasi melalui pembangunan irigasi perpipaan berbasis gravitasi. Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertapang) Kabupaten Kulonprogo mengerjakan proyek tersebut untuk lima kelompok tani (Poktan) dengan total bantuan pemerintah pusat senilai Rp485 juta.
Program itu ditujukan terutama bagi wilayah dengan kontur topografi ekstrem yang tidak memungkinkan dibangun saluran irigasi terbuka. Pengerjaan fisik proyek telah dimulai dan dijadwalkan rampung pada Desember 2026.
Kepala Bidang Penyuluhan dan Prasarana Dispertapang Kulonprogo, Agus Purwoko, mengatakan bantuan tersebut bersumber penuh dari APBN Bantuan Pemerintah (Banper) Tahun Anggaran 2026 melalui Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I, Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian RI.
"Masing-masing kelompok tani menerima alokasi bantuan sebesar Rp97 juta per unit. Progres pengerjaan fisik sudah dimulai sejak minggu terakhir Juli lalu dan ditargetkan selesai sepenuhnya pada Desember 2026," ujar Agus, Minggu (23/8/2026).
Mengandalkan Gravitasi Tanpa Pompa
Agus menjelaskan irigasi perpipaan tersebut dirancang untuk menjawab kondisi geografis lahan pertanian di wilayah perbukitan Kulonprogo yang bergelombang. Medan tersebut membuat jaringan irigasi konvensional sulit dijangkau.
"Sistem ini menggunakan pipa sebagai jalur distribusi air utuh dengan mengandalkan perbedaan ketinggian tanah atau gaya gravitasi, sehingga sama sekali tidak menggunakan pompa. Langkah ini menjadi solusi krusial untuk lahan yang tidak memungkinkan dibangun saluran terbuka," terangnya.
Sistem perpipaan tertutup juga dinilai memiliki sejumlah keunggulan teknis dibandingkan saluran parit tanah biasa. Salah satunya penggunaan air yang lebih efisien karena risiko kehilangan air akibat penguapan atau evaporasi, perembesan tanah atau infiltrasi maupun kebocoran dapat dihilangkan.
Distribusi air juga dapat dilakukan secara lebih presisi. Pembagian air ke setiap petak lahan diatur menggunakan katup sesuai kebutuhan tanaman sehingga pasokan air dapat merata hingga ke ujung lahan.
"Pipa ditanam di dalam tanah sehingga tidak memerlukan pembebasan lahan luas. Biaya perawatan rutin juga lebih murah karena terbebas dari masalah pendangkalan lumpur dan gulma," ungkapnya.
Keunggulan lainnya, air yang dialirkan melalui sistem tersebut terhindar dari sampah, limbah rumah tangga, dan endapan lumpur.
Lima Poktan di Tiga Kapanewon
Program irigasi perpipaan gravitasi ini difokuskan pada wilayah yang sebelumnya belum memiliki jaringan irigasi perpipaan permanen. Lima Poktan penerima bantuan tersebar di tiga kapanewon.
Kapanewon Samigaluh menjadi wilayah dengan penerima terbanyak, yakni tiga Poktan. Sementara itu, masing-masing satu Poktan berada di Kapanewon Nanggulan dan Kalibawang.
"Rinciannya Poktan Tri Krido Rahayu, Poktan Sido Marem, Poktan Sumber Rezeki, Poktan Andum Rezeki dan Poktan Rejo Tani," ucap Agus.
Dispertapang Kulonprogo juga melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan proyek, baik dari sisi teknis maupun administrasi. Pendampingan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan tertib, transparan, dan sesuai petunjuk teknis (juknis).
"Pendampingan secara intensif, baik teknis maupun administrasi, terus kami lakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan tertib, transparan, dan sesuai juknis. Dengan demikian, infrastruktur yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan petani di Kulonprogo," imbuhnya.
Dengan pembangunan irigasi perpipaan berbasis gravitasi tersebut, proyek bantuan pemerintah pusat senilai Rp485 juta diarahkan untuk menjawab kebutuhan air pertanian pada lahan yang menghadapi keterbatasan geografis dan belum memiliki jaringan perpipaan permanen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Kulonprogo meminta evaluasi Sekolah Rakyat setelah sejumlah siswa mundur. Pendampingan psikolog dinilai penting untuk mendukung adaptasi anak.
Pemerintah membagi penanganan karhutla per wilayah dan memprioritaskan enam provinsi, dengan pengerahan 12.880 personel.
Regrouping SDN Hargomulyo dengan SDN Banjaran dibatalkan Disdikpora Kulonprogo setelah mendapat penolakan warga karena lokasi sekolah lebih jauh.
Single parent di Kulonprogo berpenghasilan rata-rata Rp50.000 sehari, tetapi masuk Desil 9 dan khawatir KIP-K serta BPJS PBI dicabut.
BPS menjelaskan desil DTSEN sebagai posisi relatif kesejahteraan keluarga, bukan ukuran mutlak kemiskinan, pendapatan, atau kekayaan.
Taman Budaya Sleman telah PHO pada 20 Juli 2026. Pemkab Sleman mengusulkan Danais Rp18 miliar untuk pembangunan lanjutan 2027.