DPRD Kulonprogo Temukan Infrastruktur Tak Sesuai Spesifikasi Teknis
DPRD Kulonprogo menyoroti kualitas infrastruktur yang dinilai kurang optimal dan meminta Pemkab memperketat pengawasan serta mutu pekerjaan
Jalan rusak - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO—Ruas Jalan Plono-Nglinggo di Kalurahan Pagerharjo, Samigaluh, Kulonprogo, yang kondisinya mengalami kerusakan cukup parah, didesak segera ditangani. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kulonprogo meminta ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat sekaligus jalur wisata tersebut mendapat prioritas penanganan dari Pemkab Kulonprogo.
Anggota Banggar DPRD Kulonprogo, Sutrisno, mengatakan perbaikan Jalan Plono-Nglinggo perlu dipercepat mengingat kerusakan telah berlangsung cukup lama. Terlebih, ruas tersebut menjadi akses utama dan satu-satunya bagi masyarakat sekitar.
"Pembangunan Jalan Plono-Nglinggo, Pagerharjo, Samigaluh agar segera diselesaikan karena kondisi jalan sudah sangat rusak padahal menjadi akses utama dan satu-satunya bagi warga masyarakat sekitar," ujar Sutrisno kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).
DPRD Dorong Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Sutrisno meminta Pemkab Kulonprogo meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan DIY agar penanganan ruas Jalan Plono-Nglinggo menjadi perhatian utama.
Menurutnya, jalan tersebut memiliki posisi strategis karena merupakan bagian dari program nasional melalui Badan Otoritas Borobudur (BOB). Selain menjadi jalur mobilitas masyarakat, Jalan Plono-Nglinggo juga berfungsi sebagai akses wisata di kawasan perbukitan Menoreh.
"Mengingat pelebaran jalan tersebut program nasional lewat BOB sehingga sangat bermanfaat bagi jalur wisatawan di kawasan perbukitan Menoreh," lanjutnya.
Desakan percepatan tersebut juga mempertimbangkan proses pembebasan lahan yang disebut telah dilakukan sejak lima tahun lalu. Karena itu, DPRD Kulonprogo berharap penanganan fisik jalan tidak kembali berlarut-larut.
Selain Jalan Plono-Nglinggo, Sutrisno juga mendorong Pemkab Kulonprogo memprioritaskan pemeliharaan ruas jalan alternatif menuju wisata Suroloyo dan Kebun Teh Nglinggo.
Penanganan Menunggu Pusat
Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo telah menindaklanjuti rencana penanganan Jalan Plono-Nglinggo. Namun, prosesnya saat ini masih berada pada tahap pengajuan anggaran kepada pemerintah pusat.
"Sudah dan sedang diusulkan dengan pendanaan Inpres 2026 yang turut didukung oleh BOB dan Kementrian Pariwisata untuk progressnya masih menunggu pusat, belum ada kabar pastinya," ujar Kepala Bidang Bina Marga DPUPKPK Kulonprogo, Amri Rosadhi Rozian ketika ditanyai mengenai progres penanganan Jalan Plono-Nglinggo.
Amri menjelaskan status Jalan Plono-Nglinggo memang merupakan jalan milik kabupaten. Namun, pendanaan penanganannya diajukan melalui anggaran Inpres karena keterbatasan anggaran dalam APBD Kulonprogo.
Menurut Amri, ruas tersebut termasuk salah satu prioritas penanganan. Nilai anggaran yang diusulkan mencapai Rp54.954.333.000.
2,3 Km Jalan Ditargetkan Ditangani
Total panjang Jalan Plono-Nglinggo mencapai 4,179 kilometer. Dari keseluruhan ruas tersebut, penanganan ditargetkan mencakup sepanjang 2,370 kilometer.
Amri menilai proyek tersebut memiliki nilai strategis karena jalan berada di kawasan perkebunan. Penanganan jalan diharapkan dapat mendukung distribusi komoditas perkebunan sekaligus memperbaiki akses menuju objek wisata Kebun Teh Nglinggo.
"Total panjang Jalan Plono-Nglinggo 4,179 kilometer, ditargetkan penanganan sepanjang 2,370 kilometer. Proyek ini sangat strategis mengingat posisinya di kawasan perkebunan, yang kemungkinan besar berdampak pada distribusi komoditas perkebunan dan juga mendukung aksesibilitas menuju objek wisata Kebun Teh Nglinggo," jelasnya.
Dengan usulan pendanaan Inpres 2026 yang masih menunggu keputusan pemerintah pusat, penanganan Jalan Plono-Nglinggo kini menjadi perhatian DPRD maupun Pemkab Kulonprogo. Ruas tersebut dinilai penting bukan hanya untuk mobilitas warga, tetapi juga mendukung aktivitas perkebunan dan akses wisata di kawasan Menoreh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Kulonprogo menyoroti kualitas infrastruktur yang dinilai kurang optimal dan meminta Pemkab memperketat pengawasan serta mutu pekerjaan
DPRD Kota Jogja mendorong potensi kampung, UMKM, wisata, seni, dan ekonomi kreatif untuk memperkuat ekonomi serta kesejahteraan warga.
Saat memutuskan untuk membatalkan pengajuan pinjaman, penting untuk memahami prosedur yang berlaku dan menggunakan kontak layanan resmi
Kenaikan desil DTSEN tidak otomatis berarti warga makin sejahtera. BPS DIY menjelaskan desil ditentukan dari 41 variabel sosial ekonomi.
Yuki Tsunoda kembali tampil di F1 pada GP Belanda 2026 bersama Racing Bulls setelah Isack Hadjar absen akibat cedera pergelangan tangan.
KPK mengungkap dugaan suap ratusan juta rupiah untuk masuk Fakultas Kedokteran Unsoed. KPK juga mendalami dugaan praktik di fakultas lain.