Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Api di Bromo
Kementerian Kehutanan terus mengintensifkan operasi terpadu untuk mengendalikan kebakaran hutan yang masih terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semer
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Sekretaris Komisi D DPRD Gunungkidul Heri Nugroho mengaku kaget dengan http://www.harianjogja.com/baca/2013/09/29/gunungkidul-anggarkan-rp6-miliar-untuk-mobil-pejabat-451941">pengadaan mobil bupati yang tertera dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2013.
Menurutnya, dalam rapat APBD Perubahan 2013 beberapa waktu lalu, hanya menyetujui pengadaan kendaraan untuk 18 camat dan empat truk.
Politisi Partai Golkar ini mengaku kaget mengetahui pengadaan kendaraan bupati. “Terus terang saya kaget. Tidak hanya saya yang tidak tahu, banyak ketua komisi, ketua fraksi di DPRD yang tidak tahu soal kendaraan dinas Bupati karena memang dalam rapat APBD Perubahan 2013 hanya 18 camat yang disetujui,” ujarnya.
Heri menduga keputusan mobil dinas Bupati muncul di luar rapat karena memang ada anggaran yang tersisa untuk dibelanjakan. Sisa anggaran tersebut memang kurang efektif digunakan untuk pembangunan dalam sisa waktu yang tingga tiga bulan.
“Kalau tidak efektif untuk pelayanan publik seharusnya bisa dimasukan ke Silpa [Sisa Lebih Penggunaan Anggaran] dalam APBD 2014,” tegasnya.
Mengingat pengadaan mobil dinas Bupati tidak muncul dalam rapat APBD Perubahan 2013, Heri menyarankan Badingah untuk mengirim surat kepada Gubernur DIY agar menunda atau membatalkan belanja kendaraan dinas mengingat Toyota Fortuner 2012 masih layak pakai.
Ketidaktahuan Dewan soal pengadaan kendaraan dinas bupati ini dibantah Hermawan, Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Gunungkidul.
Menurut dia, pengadaan kendaraan dinas sudah atas persetujuan rapat DPRD. “Yang tidak mengetahui mungkin anggota Dewan yang tidak hadir,” tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kementerian Kehutanan terus mengintensifkan operasi terpadu untuk mengendalikan kebakaran hutan yang masih terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semer
BPJS Ketenagakerjaan mencatat 125.000 pekerja PHK telah mencairkan JHT hingga Juli 2026, sementara 31.000 pekerja menerima JKP.
Megawati Soekarnoputri menyoroti eksploitasi tambang dan hutan yang dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak serta mengancam generasi mendatang.
BGN mempertimbangkan test kit di setiap dapur SPPG untuk mendeteksi kandungan berbahaya pada makanan dan mencegah keracunan MBG.
BI mencatat transaksi KKI pemerintah mencapai Rp147,8 miliar pada triwulan II 2026, naik 69,5 persen dibanding tahun sebelumnya.
DPRD Gunungkidul meminta pemkab memperkuat mitigasi dampak kemarau panjang hingga November agar pertanian dan stok pangan tetap aman.