Prabowo Sebut Rp700.000, Faktanya Upah Kupas Bawang Cuma Rp2.000
Upah kupas bawang Rp700.000 per kilogram disebut Prabowo. Di Pasar Legi Solo, jasa kupas bawang ternyata sekitar Rp2.000 per kilogram
Harianjogja.com, KULONPROGO-Sesuai dengan slogan bela beli Kulonprogo, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo berencana melakukan desentralisasi beras miskin (raskin) menjadi beras daerah (rasda).
Tujuannya untuk mengoptimalkan ketahanan pangan sehingga produksi lokal dapat langsung dinikmati masyarakat lokal.
Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kulonprogo, Bambang Tri, menuturkan, rencana ini baru berada dalam tahap awal dan masih terus dirapatkan.
Dijelaskannya, selama ini mekanisme raskin, beras dari daerah dikumpulkan ke pusat, kemudian didistribusikan ke daerah-daerah. "Sementara rasda, beras dari daerah tidak perlu dikumpulkan ke pusat melainkan langsung didistribusikan di daerah," ujarnya Jumat (25/10/2013) lalu.
Dengan demikian, kata Bambang, kualitas beras pun lebih segar karena tidak disimpan lama melainkan dapat langsung dikonsumsi masyarakat.
Ia optimis Kulonprogo dapat menjalankan desentralisasi raskin menjadi rasda mengingat produksi beras di kabupaten ini melimpah.
Kebutuhan raskin dalam satu tahun sebesar 7.743 ton, sementara produksi beras di Kulonprogo mencapai 80.000 ton per tahun, sedangkan konsumsi hanya 45.000 ton tiap tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Upah kupas bawang Rp700.000 per kilogram disebut Prabowo. Di Pasar Legi Solo, jasa kupas bawang ternyata sekitar Rp2.000 per kilogram
Sarana olahraga Sleman masih terkendala. Fasilitas dayung dan renang belum sesuai kebutuhan atlet menjelang Porda DIY XVIII 2027.
Pemda DIY menyalurkan Rp1 miliar untuk NTT terdampak gempa dan membantu mahasiswa asal NTT di Jogja melalui pangan serta keringanan kuliah.
Usulan BPIH 2027 Rp107,34 juta per jamaah naik hampir Rp20 juta. DPR meminta biaya dikaji agar rasional dan layanan tetap berkualitas.
KRI Ki Hajar Dewantara akan dijual setelah DPR menerima surpres. Simak spesifikasi, senjata, mesin, dan kemampuan kapal perang ini.
Seoul menyiapkan kebijakan “hak atas keteduhan” dengan koridor pejalan kaki teduh untuk menghadapi gelombang panas ekstrem dan melindungi warga.