Kemenkeu Kaji Skema Whoosh, Layanan Harus Tetap Berjalan
Kemenkeu masih mengkaji Whoosh untuk menjaga keberlanjutan layanan sekaligus mencari cara meminimalkan dampaknya terhadap beban fiskal.
Harianjogja.com, SLEMAN – Sekolah Tani bekerjasama dengan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada (UGM) dan Jenderal Soedirman Center (JSC) mewisuda 30 “mahasiswa” di Pendopo JSC, Minggu (10/11/2013). Semua mahasiswa ini merupakan petani tradisional asal Kabupaten Sleman.
Ketua Sekolah Tani, Agus Subagyo mengatakan pendidikan sekolah pada para petani ini dilakukan sejak 2 Mei 2013 hingga 24 September 2013. Mahasiswa tani ini dididik oleh 16 dosen UGM dan pusat studi berbagai perguruan tinggi swasta lainnya.
“Materi yang diberikan di sekolah tani angkatan I ini masih banyak kekurangan. Untuk itu perlu adanya evaluasi penyempurnaan baik dari sisi materi maupun sistem belajar,” jelas Agus, usai kegiatan.
Agus berharap bisa menularkan ilmu yang diperoleh selama pendidikan kepada petani lain. “Kami berharap mahasiswa tani angkatan I ini menjadi petani pejuang atau pejuang tani,” tambahnya.
Ketua Umum JSC, Bugiakso mengatakan sekolah tani ini berdiri dilatarbelakangi asumsi para pengagas yang menilai pemerintah belum pro petani. Sebab di negara maju, dukungan pemerintah kepda petani sangat tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kemenkeu masih mengkaji Whoosh untuk menjaga keberlanjutan layanan sekaligus mencari cara meminimalkan dampaknya terhadap beban fiskal.
Warga Gading V, Playen, Gunungkidul mulai kesulitan air bersih karena sumur mengering akibat kemarau panjang.
Syahganda Nainggolan mengklarifikasi video lama yang kembali beredar dan menegaskan rekaman dibuat sebelum dirinya masuk pemerintahan.
Kapolri Suyudi Ario Seto langsung melakukan mutasi 88 personel setelah dilantik. Sebanyak 23 Pati juga bergeser dan sejumlah Kapolda berganti.
KemenPPPA menegaskan anak terduga pelaku dan anak saksi dalam kasus perundungan hingga tewas di Pemalang tetap harus mendapat perlindungan.
Pemkab Bantul memperpanjang kontrak 3.325 P3K paruh waktu. Sebanyak 10 pegawai tak diperpanjang karena pensiun, mengundurkan diri, kinerja, dan meninggal.