Bukannya Memperkuat, Sejumlah Kebijakan Pemerintah Pusat Justru Dinilai Melemahkan Desa
Undang-Undang (UU) Desa dinilai belum mampu menghantarkan masyarakat desa menjadi sejahtera dan bermartabat.
Harianjogja.com, BANTUL- Pengelola karaoke kawasan Pantai Parangkusumo Bantul membantah tudingan Kepala Satpol PP Kandiawan yang menyebut penyanyi karaoke juga menyambi sebagai PSK.
"Di sini ini ada paguyubannya, kalau mereka bekerja sebagai penyanyi plus PSK, kami keluarkan dari paguyuban. Kalau seperti ini justru pemerintah sendiri yang menganjurkan adanya prostitusi," kata Ketua Paguyuban Pengusaha Karaoke di kawasan Pantai Parangkusumo, Rohadi, Kamis (21/11/2013).
Krambil menilai, http://www.solopos.com/2013/11/21/penataan-parangkusumo-karaoke-ditutup-lapak-psk-dibuka-467256" target="_blank">protes sebagian warga terhadap kegiatan karaoke di Parangkusumo yang berujung penutupan tempat usaha tersebut sejatinya karena persaingan ekonomi antara usaha karaoke dan warga yang masih bertahan menyewakan lapak PSK.
Selama ini kata dia, penyewaan lapak PSK menurun setelah bisnis karaoke bergeliat. PSK yang masih berani beroperasi memilih mangkal ke lapangan ketimbang beroperasi di komplek tempat karaoke.
"Coba saja disurvey kalau berani, mereka yang menolak karaoke itu enggak lain yang punya penyewaan kamar-kamar itu juga. Kalau pun memang mau tegas, kenapa enggak sekalian lapak-lapak PSK itu juga disegel enggak cuma tempat karaoke," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Undang-Undang (UU) Desa dinilai belum mampu menghantarkan masyarakat desa menjadi sejahtera dan bermartabat.
Honor dikabarkan menyiapkan HP lipat layar lebar 7,6 inci dengan chipset 2nm Snapdragon 8 Elite Gen 6. Siap meluncur 2027.
Sindikat penipuan online modus asmara dan kripto palsu di Jateng raup Rp41 miliar. Polisi tetapkan 38 tersangka, 133 korban.
Kasus korupsi kredit fiktif di bank BUMN Banjarmasin rugikan negara Rp4,7 miliar. Tiga terdakwa dituntut 4,5 tahun penjara.
DPP Kota Jogja periksa 1.718 hewan kurban jelang Iduladha 2026. Semua dinyatakan sehat dan layak dijual di pasar tiban.
Rektor menekankan pentingnya kolaborasi dan kemampuan bekerja sama dalam menghadapi kompleksitas dunia modern. Keberhasilan lahir dari kerja tim, jejaring.