Perjalanan Wisnus Tembus 938,84 Juta hingga September 2026
BPS mencatat 938,84 juta perjalanan wisatawan nusantara sepanjang Januari-September 2026, naik 4,10% dan tertinggi sejak 2019.
Harianjogja.com, JOGJA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY mengaku belum memiliki panduan untuk mengontrol sesuai atau tidaknya program dijalankan menggunakan dana keistimewaan.
Akibatnya, sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memborong buku, membuat film dalam waktu singkat, dan menggelar sosialisasi dengan berbalut budaya agar bisa dikatakan program itu sesuai dengan keistimewaan.
“Sulit mengatakan berapa persentase yang sesuai atau tidak, karena belum ada dokumen pendukung,” kata Kepala Bappeda DIY, Tavip Agus Rayanto, Minggu (5/1/2014).
Dokumen yang dimaksudkan itu adalah dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rancangan Kerja Pembangunan Daerah, ataupun peraturan daerah istimewa (perdais). “Tapi faktanya, itu [program] hasil pembahasan dengan Jakarta [pemerintah pusat],” ujar dia.
Tavip mengungkapkan, pagu danais 2013 adalah Rp231 miliar. Sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 2013, danais yang cair pada tahap pertama adalah 50% atau Rp115,6 miliar. “Yang terserap 25 persen [Rp28,7 miliar], adalah yang bersifat nonfisik, sedangkan yang tidak yang perlu dilelangkan,” urainya.
Ia mengaku, tak berani memaksakan pelaksanaan program fisik, karena mengingat waktu yang mepet. Danais itu baru turun pada November. Ia mengklaim, telah melibatkan perguruan tinggi, pemerintah kabupaten dan kota untuk membuka ruang partisipasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPS mencatat 938,84 juta perjalanan wisatawan nusantara sepanjang Januari-September 2026, naik 4,10% dan tertinggi sejak 2019.
Nasdem Gunungkidul menargetkan 11 kursi DPRD agar merebut posisi ketua dewan serta menyiapkan langkah untuk memenangkan Pilkada mendatang.
Walhi mendesak Polri membuka identitas 20 korporasi tersangka karhutla dan menelusuri perusahaan yang terafiliasi investor asing.
Dosen UII mendampingi kelompok PKK Dusun Tiyasan, Sleman, membuat batik ecoprint berbahan daun dan bunga lokal untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
DPRD Kota Jogja meminta anggaran kedaruratan bencana tidak disamakan dengan OPD lain demi menjaga kesiapsiagaan menghadapi banjir.
DPRD DIY akan berkomunikasi dengan Polda DIY untuk mengevaluasi pengamanan demonstrasi dan dugaan kekerasan terhadap peserta aksi di Jogja.