Mendagri Tito Usul Kepala Daerah Dapat Insentif dari PAD
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kepala daerah mendapat insentif dari PAD jika berhasil meningkatkannya. Aturan masih perlu dikaji bersama.
Harianjogja.com, JOGJA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY mengaku belum memiliki panduan untuk mengontrol sesuai atau tidaknya program dijalankan menggunakan dana keistimewaan.
Akibatnya, sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memborong buku, membuat film dalam waktu singkat, dan menggelar sosialisasi dengan berbalut budaya agar bisa dikatakan program itu sesuai dengan keistimewaan.
“Sulit mengatakan berapa persentase yang sesuai atau tidak, karena belum ada dokumen pendukung,” kata Kepala Bappeda DIY, Tavip Agus Rayanto, Minggu (5/1/2014).
Dokumen yang dimaksudkan itu adalah dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rancangan Kerja Pembangunan Daerah, ataupun peraturan daerah istimewa (perdais). “Tapi faktanya, itu [program] hasil pembahasan dengan Jakarta [pemerintah pusat],” ujar dia.
Tavip mengungkapkan, pagu danais 2013 adalah Rp231 miliar. Sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 2013, danais yang cair pada tahap pertama adalah 50% atau Rp115,6 miliar. “Yang terserap 25 persen [Rp28,7 miliar], adalah yang bersifat nonfisik, sedangkan yang tidak yang perlu dilelangkan,” urainya.
Ia mengaku, tak berani memaksakan pelaksanaan program fisik, karena mengingat waktu yang mepet. Danais itu baru turun pada November. Ia mengklaim, telah melibatkan perguruan tinggi, pemerintah kabupaten dan kota untuk membuka ruang partisipasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kepala daerah mendapat insentif dari PAD jika berhasil meningkatkannya. Aturan masih perlu dikaji bersama.
Jadwal lengkap KRL Jogja-Solo Senin 27 Juli 2026 dengan 15 perjalanan dan tarif tetap Rp8.000 dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur.
Imigrasi Manado menunda 24 keberangkatan PMI terindikasi TPPO hingga Juli 2026 sebagai upaya mencegah pekerja migran nonprosedural.
Rusia mengklaim menyerang pusat logistik dan fasilitas produksi drone Ukraina, sementara Iran memprotes serangan Ukraina di Laut Kaspia.
Pemkot Semarang menginstruksikan OPD dan warga siaga penuh menghadapi kemarau ekstrem 2026 untuk mencegah kebakaran dan gangguan kesehatan.
Distribusi Minyakita melalui BUMN mencapai 50,16%, namun harga rata-rata nasional masih berada di atas HET Rp15.700 per liter.