Iuran BPJS Kesehatan 42.965 Warga Gunungkidul Kini Ditanggung Pusat
Sebanyak 42.965 peserta BPJS Kesehatan di Gunungkidul kini iurannya ditanggung pemerintah pusat. Pemkab tetap menambah anggaran Rp5,5 miliar.
Harianjogja.com, JOGJA - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mejadi salah satu orang penerima gelar kebangsawanan dari Pakualaman. Bertepatan dengan ulang tahun KGPAA Paku Alam IX ke-78, Gita resmi menjabat bupati sepuh dengan sebutan KRT Djojonegoro.
Total ada 87 orang yang mendapatkan gelar dari KGPAA Paku Alam IX. Rinciannya, 71 orang mendapatkan gelar baru, sementara 16 orang lainnya mendapatkan kenaikan pangkat.
“Total ada 87 orang yang menerima penganugrahan itu, termasuk juga di dalamnya Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo,” kata Kusumo Parastho, selaku perwakilan dari Pakualaman untuk urusan Pambudidoyo (pemberdayaan masyarakat), ketika ditemui di sela-sela acara, Kamis (9/1).
Pemberian gelar Gita Wiryawan itu diajukan oleh hudyana/kerabat Pakualaman di Jakarta. Adapun prosesnya pun berlangsung lama dan bukan hanya serta merta popularitas dia sebagai salah satu peserta konvesi calon presiden dari Partai Demokrat. “Usulan itu sudah sejak lama, dan mungkin enam bulanan ada. Tapi jika dilihat dari kemampuan dia sangat berpotensi dan masuk dalam kriteria untuk mendapatkan gelar itu,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 42.965 peserta BPJS Kesehatan di Gunungkidul kini iurannya ditanggung pemerintah pusat. Pemkab tetap menambah anggaran Rp5,5 miliar.
Delapan ASN Gunungkidul dijatuhi hukuman disiplin, termasuk tiga PPPK yang dipecat. BKPPD masih memeriksa tiga pegawai lainnya.
Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR pada 25 November 2026.
Mentan Andi Amran Sulaiman mengunjungi peternakan WMU di Gunungkidul untuk meninjau rantai pasok ayam dan telur serta anomali harga.
Sebanyak 35 dari 56 Pustu Kulon Progo mengalami kerusakan. Keterbatasan tenaga kesehatan juga membuat layanan belum tersedia setiap hari.
IDPRO meminta pemerintah mengkaji ambang batas 3 MW dalam rancangan Perpres pusat data karena dinilai berpengaruh terhadap investasi dan lokasi pembangunan.