Gerak Cepat Pemkab Klaten Pulihkan Pasar Bayat Pascakebakaran
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bergerak cepat menangani dampak kebakaran yang melanda Pasar Sidoharjo di Desa Paseban, Kecamatan Bayat.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Bupati Gunungkidul Badingah mengklaim bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) dari Kementerian Sosial berjalan dengan baik.
Bantuan Rp10 juta per kepala keluarga untuk 100 KK di Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu tahun lalu sudah berjalan 70%-90%.
“Sudah dilaksanakan dengan gotong royong masyarakat secara bergantian,” kata Badingah seusai meninjau pembangunan RTLH, Jumat (10/1/2014).
Bantuan RTLH dari Kementerian Sosial di Gunungkidul sudah empat tahun berturut-turut. Saat ini sudah 400 KK yang rumahnya diperbaiki. Bantuan diberikan langsung dalam bentuk uang yang ditransfer melalui rekening kelompok penerima bantuan.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul Dwi Warna Widinugraha menegaskan pamong desa dan kecamatan dilarang untuk terlibat dalam pembangunan RTLH untuk menghindari potensi pemotongan dana bantuan.
“Saya larang keras pamong desa ikut mengakomodir belanja material bangunan,” tegas Dwi Warna.
Program renovasi rumah tidak layak huni rencananya akan ditinjau Menteri Sosial, Salim Assegaf Al-Jufri pada Senin (13/1/2014).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bergerak cepat menangani dampak kebakaran yang melanda Pasar Sidoharjo di Desa Paseban, Kecamatan Bayat.
Sebanyak 86 korban dugaan investasi emas melapor ke Bareskrim Polri. Kerugian ditaksir Rp25 miliar dengan tujuh perusahaan dilaporkan.
Festival Tunas Bahasa Ibu Jawa Tengah 2026 diikuti 490 siswa dari 35 kabupaten/kota. Taj Yasin mendorong pelestarian bahasa Jawa untuk menjaga tata krama dan ka
Pemerintah mempercepat revisi UU Narkotika untuk mengatasi lapas overkapasitas dan memperjelas penanganan pengguna serta pengedar narkoba.
DPRD Bantul meminta Pemkab mengevaluasi presensi PPPK paruh waktu agar tidak disalahgunakan dan kedisiplinan pegawai tetap terjaga.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meminta BPKP memperkuat pengawasan pembangunan dan keuangan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.