Pelantikan 20 Kades di Bantul Bergiliran, Dinilai Tak Efisien

Sabtu, 18 Januari 2014 07:20 WIB

Pelantikan 20 Kades di Bantul Bergiliran, Dinilai Tak Efisien

Harianjogja.com, BANTUL– Rencana pelantikan kepala desa (kades) hasil pemilihan serentak di Bantul 15 Desember 2013 tidak efektif dan terkesan pemborosan.

Ini terlihat dari agenda seremonial pelantikan kades yang membutuhkan biaya besar untuk sertiap desa juga pemborosan waktu dikarenakan tidak dilakukan secara bersama. Bupati Bantul Sri Suryawidati juga harus keliling 20 desa secara bergiliran untuk melantik kades terpilih.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Bantul Sigit Widodo membenarkan rencana pelantikan 20 kades Bantul terpilih akan dilakukan secara bergiliran tiap-tiap desa. Konsekuensinya, kepala daerah nanti harus berkeliling mendatangi 20 desa untuk melantik kades terpilih.

“Ya itu konsekuensinya. Kalau pelantikan kades dilakukan sendiri-sendiri otomatis bupati atau wakil bupati nanti harus mendatangi 20 desa secara bergiliran melantik kades baru,” kata Sigit, Kamis (16/1).

Sigit mengatakan saat ini agenda pelantikan untuk lima desa pada tiga hari berturut-turut mulai hari Selasa (21/1) untuk Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan pada pagi hari dan siangnya Desa Argodadi Kecamatan Sedayu.

Adapun hari Rabu (22/1) untuk Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon dan siangnya Desa Pleret Kecamatan Pleret, dan disusul Kamis (23/5) untuk Desa Donotirto Kecamatan Kretek.

Sigit sudah mulai melakukan koordinasi dengan Bupati Bantul Sri Surywidati untuk rencana pelantikan 20 desa secara bergiliran tersebut. Hanya belum ada keputusan apakah bupati akan mendatangi seluruh desa atau ada pembagian dengan wakil bupati.

Ketua DPRD Bantul Tustiyani menyatakan pada prinsipnya pelantikan 20 kades baru sebenarnya akan lebih efisien dan efektif jika dilakukan serentak di satu tempat, misal di Pendopo Parasamya.

Namun Tustiyani belum bisa memastikan apakah bisa dilakukan berbarengan karena masa jabatan antar kades tidak sama dan mempengaruhi penerbitan Surat Keputusan atau Surat Tugas (SK) Kades terlantik.