Pelaku Usaha DIY Tertekan, Stimulus Dinanti
Rupiah mendekati Rp18.000 per dolar AS, KADIN Sleman mendesak stimulus ekonomi karena biaya produksi naik dan daya beli masyarakat melemah.
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pendistribusian beras untuk rakyat miskin daerah (Raskinda) di Kulonprogo terancam tidak tersalur tepat waktu.
Penyebabnya, belum semua desa menyerahkan hasil pencermatan data rumah tangga sasaran (RTS) di seluruh desa. Padahal penerima manfaat raskinda jumlahnya mencapai 43.021 kepala keluarga.
Kepala Seksi Bina Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Tenaga Kerja Kulonprogo, Untung Sugiantoro mengatakan, awalnya pencermatan ditarget akan selesai 10 Januari lalu. Namun sayangnya hingga saat ini dari 88 desa baru ada 12 desa yang menyerahkan hasil pencermatannya.
“Kami khawatir proses penyaluran beras miskin pun harus mundur, karena raskin tidak akan disalurkan sebelum data penerima valid,” kata Untung kepada wartawan, akhir pekan lalu.
Untung menambahkan, dari hasil pencermatan sementara banyak ditemukan penerima yang sudah tidak sesuai. Misalnya, lanjut dia, di Desa Nomporejo, dari kuota 186 ditemukan 70 KK tidak layak menerima karena ekonomi sudah lebih baik
“Data penerima yang tidak valid ini akan diganti dengan nama baru yang layak menerima dan diputuskan berdasar musyawarah desa,” tambahnya.
Sementara program Raskinda ini merupakan upaya Pemkab Kulonprogo untuk mencukupi sendiri kebutuhan bantuan beras kepada warga yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo beberapa waktu lalu sudah meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bulog.
Dengan Raskinda, Hasto meyakini kualitas beras yang diterima warga jauh lebih baik karena jelas beras berasal dari lokal Kulonprogo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Rupiah mendekati Rp18.000 per dolar AS, KADIN Sleman mendesak stimulus ekonomi karena biaya produksi naik dan daya beli masyarakat melemah.
Simak tips memilih genset untuk rumah dan usaha, mulai kapasitas daya, jenis genset, bahan bakar, hingga fitur keamanan.
Manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus dirasakan oleh masyarakat, termasuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah
PLN mempercepat kontrak batu bara kalori menengah. Pasokan untuk PLTU di Pulau Jawa mulai mengalir guna menjaga keandalan listrik.
Penguatan literasi keuangan dinilai menjadi salah satu kunci agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu berkembang dan naik kelas.
Pemkab Sleman siap menerapkan UU Penyesuaian Pidana. Ribuan perda tak perlu direvisi satu per satu berkat mekanisme konversi sanksi.