TEMUAN BPK DI BANTUL : BPK Minta Pejabat Pelaksana Proyek Diberi Sanksi

Bhekti Suryani Kamis, 30 Januari 2014 12:44 WIB

TEMUAN BPK DI BANTUL : BPK Minta Pejabat Pelaksana Proyek Diberi Sanksi

JIBI/SOLOPOS/Maulana Surya Pekerja menyelesaikan pembangunan gedung Bank Mandiri di samping rumah dinas walikota, Loji Gandrung Jl.Slamet Riyadi, Solo, Kamis (25/12/2013). Dalam melakukan proyek tersebut pekerja tidak didukung dengan alat keselamatan kerja, seperti tali pengaman. Hal ini sangat berisiko bagi dirinya.

Harianjogja.com, BANTUL- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY meminta Kepala Dinas atau instansi terkait memberi sanksi administratif kepada pejabat pelaksana sejumlah proyek yang diketahui tidak memenuhi standar.

Ketua BPK DIY Sunarto seperti dikutip dalam LHP menyatakan kondisi sejumlah bangunan di Bantul bermutu di bawah ambang batas. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan umur konstruksi bangunan menjadi lebih singkat dan meningkatkan risiko ketidakamanan alias dapat roboh atau rusak.

Hal itu juga melanggar sejumlah aturan mengenai pengadaan barang dan jasa. Karenanya, BPK meminta Kepala Dinas atau instansi terkait memberi sanksi administratif kepada pejabat pelaksana proyek.

"[Bupati] melalui PA [Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas] dan PPK [Pejabat Pembuat Komitmen] meminta penyedia jasa atau rekanan segera memperbaiki kualitas beton sesuai kontrak," kata Ketua BPK DIY Sunarto seperti dikutip dalam LHP.

Sejumlah instansi terkait seperti DPU dan SDA dalam keterangannya kepada BPK telah berjanji akan melakukan perbaikan dan penggantian mutu beton yang tak sesuai standar tersebut.

Untuk diketahui, pemeriksaan mutu beton tersebut menggunakan alat Hammer Test. BPK menggandeng Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia (UII) dalam melakukan audit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Tags: