Pembahasan Raperda Gunungkidul Dikebut, 3 Draf Segera Dibahas
DPRD Gunungkidul mengebut pembahasan Propemperda 2026. Tiga raperda baru siap dibahas, termasuk KTR dan Ripparda 2026-2035.
Harian Jogja/Jumali Warga mendatangi pusat pelayanan pembuatan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di RS Jogja, Kamis (2/1).
Harianjogja.com, JOGJA-Warga pemohon kartu BPJS Kesehatan mengeluhkan masih minimnya informasi terkait program pemerintah tersebut.
Sejak diluncurkan per 1 Januari lalu, minat masyarakat untuk mendaftar begitu antusias. Buktinya, hampir tiap hari di Kantor Cabang Utama BPJS Jogja banyak dikunjungi warga.
Sayang tingginya minat warga yang ingin mendaftar, tak diimbangi pemberian informasi yang lengkap tentang program tersebut. Salah satunya, diungkapkan oleh Antok, warga asal Berbah, Sleman.
Menurut dia, pihak BPJS kekurangan personel untuk memberikan pelayanan. Padahal dirinya ingin tahu lebih banyak tentang program tersebut.
"Sekarang mau bagaimana? Wong petugasnya tidak ada. Yang ada petugas keamanan merangkap sebagai pemberi informasi," keluh dia, Kamis (6/2/2014).
Dia mengakui, jika dirinya sangat antusias untuk ikut program BPJS Kesehatan. Hanya, ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal, sedangkan jawaban petugas belum memuaskan untuknya.
"Jujur saya juga masih bingung. Apakah nanti, program ini seperti asuransi pada umumnya. Misalkan dalam jangka waktu tertentu tidak ada klaim, apakah nanti uang yang dibayarkan bisa diambil," tanya dia.
"Apalagi untuk mengakses hotline yang tersedia juga susah," imbuhnya.
Hal yang sama juga diungkapkan, Tomo seorang pemohon dari Kricak, Jalan Magelang, Kota Jogja. Baginya, sosialisasi dan informasi yang diberikan masih minim, sehingga masih banyak warga yang bertanya-tanya terkait prgoram tersebut.
"Harusnya respon pihak terkait harus cepat. Apalagi di kantor ini tiap hari dipenuhi warga, baik itu untuk mendaftar atau sekadar tanya program itu," ungkapnya, ketika ditemui di halaman BPJS Kantor Cabang Utama Jogja, Kamis (6/2/2014).
Dia meminta agar BPJS menyediakan petugas khusus untuk memberikan informasi terkait program itu. Selama ini, informasi yang diberikan kepada warga hanya diberikan oleh petugas keamanan di kantor tersebut.
Sayang, ketika Harianjogja.com coba dikonfirmasi terkait keluhan itu, pihak BPJS Kantor Cabang Utama Jogja enggan memberikan komentar. Malahan mereka meminta, kepada warga yang merasa mengeluh terkait pelayanan diminta melapor ke bagian Kepesertaan dan Pelayanan Pelanggan.
"Kalau ada yang kurang puas, silahkan mengadu ke kami," kata Santi, salah seorang staf Kepesertaan dan Pelayanan Pelanggan (KPP) BPJS Kantor Cabang Utama Jogja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Gunungkidul mengebut pembahasan Propemperda 2026. Tiga raperda baru siap dibahas, termasuk KTR dan Ripparda 2026-2035.
Imigrasi Ngurah Rai mencegah WNA Australia berinisial BA meninggalkan Bali terkait kasus asusila di Kuta Utara, Badung.
Pemkab Kulonprogo dan BOB mengawal kelanjutan Jalan Plono-Nglinggo. Dari 3,47 km, masih tersisa 2,47 km yang belum terbangun.
Lomba Mewarnai dan Menggambar Wayang Jadi Cara Disbud DIY Kenalkan Warisan Budaya kepada Anak
Kuota LPG 3 kg 2026 diproyeksi jebol. Kementerian ESDM memperkirakan konsumsi mencapai 8,67 juta ton atau 108,46% dari kuota.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY mendorong pelajar Sekolah Rakyat untuk membangun kebiasaan menabung sekaligus meningkatkan literasi keuangan