Serikat Petani Indonesia Keberatan Program Tanam Tebu

Harianjogja.com, BANTUL – Serikat Petani Indoensia (SPI) Kabupaten Bantul meminta ketegasan Pemkab menyikapi penanaman tebu yang semakin tahun dinilai mengurangi jumlah petani lokal dan area lahan tanam produktif padi lokal.

SPI berencana mengajukan usul adanya peraturan daerah yang membatasi atau melarang tanam tebu untuk melindungi keberlangsungan petani produksi padi dan tanaman hortikultura di Bantul.

Ketua SPI Bantul Sumartono mengatakan, banyak dampak negatif ditimbulkan dari program menggalakkan tanaman tebu guna mendukung produksi gula nasional. Masalah tersebut cukup mengancam keberlangsungan petani di Bantul yang kian berkurang.

“Kami meminta Pemkab Bantul serius menyikapi pola tanam tebu yang dikembangkan salah satu perusahaan gula. Pola ini mulai mengubah paradigma petani Bantul cenderung membuat petani tidak mau meningkatkan produksi padi dan hanya menggantungkan pendapatan dari sewa lahan pertanian untuk tebu,” katanya, Senin (10/3/2014).

SPI Bantul saat ini tengah menggagas pendataan areal pertanian tebu di sejumlah kecamatan untuk melihat penurunan area produktif padi setiap tahunnya.

Penurunan area tanam padi dirasakan tiap tahun sejalan digalakkan program kemitraan petani dan perusahaan gula dan bermunculannya permukiman baru.

Sumartono beberapa waktu lalu mengikuti konggres SPI dari berbagai provinsi juga menyesalkan Pemkab Bantul selama ini kurang merespon dampak negatif tanam padi yang mengancam keberlangsungan petani lokal. Terlebih, tidak adanya aturan terhadap pemerintah desa yang turut menyewakan aset tanah kas desa untuk penanaman tebu.

“Masalahnya bukan hanya berkurangnya lahan padi tetapi membuat petani tidak mandiri dalam pengolahan lahan pertanian karena hanya bergantung penyewaan lahan. Dan menempatkan petani hanya sekadar menjadi buruh tebang tebu,” tambah Sumartono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.