Pemkot Jogja Minta Masyarakat Ikut Awasi Pemanfaatan Anggaran

Harianjogja.com, JOGJA- Pemerintah Kota Jogja meminta masyarakat di wilayah ikut mengawasi pemanfaatan anggaran agar penggunaannya sesuai tujuan dan efisien.

"Masyarakat juga harus terlibat mengawasi penggunaan anggaran. Anggaran abal-abal tentu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Kami tidak ingin hal seperti itu terjadi," kata Wakil Walikota Jogja Imam Priyono saat memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Selasa (11/3/2014).

Menurut dia, anggaran di Pemerintah Kota Jogja telah disusun menggunakan basis aktivitas sehingga semuanya sudah akan diserap untuk pelaksanaan suatu kegiatan.

Imam juga meminta agar seluruh kelurahan memberikan informasi mengenai jenis kegiatan yang akan dilakukan selama satu tahun anggaran termasuk besaran dana yang akan digunakan.

"Kelurahan diminta menempel rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan. Masyarakat bisa melihat dan turut mengawasi penggunaan anggarannya," katanya yang berharap seluruh masyarakat mengerti sistem penganggaran di Pemerintah Kota Jogja.

Selain itu, Imam juga berharap hasil musrenbang untuk perencanaan pembangunan Kota Jogja 2015 tersebut tetap mengutamakan prinsip-prinsip nasionalisme.

"Prinsip itu penting diterapkan karena tahun depan Indonesia sudah akan menghadapi ASEAN Free Trade Area (AFTA) atau perdagangan bebas di ASEAN," katanya.

Ia menambahkan, konsekuensi dari pelaksanaan AFTA adalah barang dari luar negeri akan mudah masuk ke Indonesia sehingga pemerintah harus bisa memberikan perlindungan kepada produk dalam negeri agar tetap bisa bersaing dengan produk asing.

"Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting untuk membentengi produk lokal dari serangan produk asing. Saya berharap, perencanaan pembangunan sudah harus bisa memberikan perlindungan untuk produk dalam negeri," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Jogja Ali Fahmi mengatakan, masyarakat di wilayah perlu meningkatkan pengawasan pemanfaatan anggaran dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di wilayah masing-masing.

"Pemerintah kota juga perlu lebih banyak memberikan informasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan," katanya.

Selama ini, lanjut dia, peran masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan hanya terhenti di tingkat perencanaan saja. "Pengawasan belum dilakukan saat kegiatan dilakukan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.