Karhutla Meluas, Polri Ungkap Modus Bakar Lahan untuk Buka Kebun
Polri menetapkan 72 tersangka kasus karhutla di Sumatra dan Kalimantan serta menelusuri dugaan pemodal di balik pembakaran lahan.
Ilustrasi Pilkada Langsung (JIBI/Dok)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gunungkidul Warta hanya tertawa lepas saat dimintai konfirmasi keinginan dirinya menjago Bupati Gunungkidul.
“Mau pakai apa?” tuturnya. Warta tidak menjabarkan arti pakai yang dia ungkapkan.
Keinginan Warta menjago bupati terungkap dalam rapat evaluasi PDIP yang digelar di Wonosari, Minggu (18/5/2014) lalu.
Namun, kemarin dia tidak mau berkomentar banyak soal keinginannya itu. Warta justru mengaku partainya sedang sibuk mengurusi Pemilihan Presiden demi memenangkan jago yang diusung PDIP. “Urusan Pilkada akan dipikirkan setelah Pilpres,” ujarnya.
Dalam rapat evaluasi internal PDIP, ada poin yang disepakati mengenai Pilkada Gunungkidul tahun depan. Yakni, partai akan mengusung sendiri calon bupati maupun wakil bupati. Namun, rapat tidak membicarakan soal kemungkinan ada tidaknya koalisi dengan partai lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polri menetapkan 72 tersangka kasus karhutla di Sumatra dan Kalimantan serta menelusuri dugaan pemodal di balik pembakaran lahan.
Pemda DIY menekankan pentingnya membuktikan manfaat nyata keistimewaan bagi generasi muda sekaligus menjawab tantangan masa depan.
Jadwal SIM Keliling Gunungkidul September 2026 lengkap dengan lokasi, jam pelayanan, dan syarat perpanjangan SIM A serta SIM C.
Lima jodhang berisi hasil bumi dari empat kabupaten dan satu kota di DIY diserahkan dalam Puncak Memetri Kaistimewaan 14 Tahun Undang-Undang Keistimewaan (UUK)
Jadwal KSPN Jogja 1 September 2026 tersedia untuk rute Obelix Sea View dan Pantai Drini, dengan tarif mulai Rp12.000.
Ratusan warga memadati kompleks Balai Budaya Tamanmartani, Kalasan, Sleman, untuk menyaksikan Puncak Memetri Kaistimewaan 14 Tahun Undang-Undang Keistimewaan