367.064 Penerima Bansos Jateng Terindikasi Judol
367.064 penerima bansos Jateng terindikasi judol. Sebanyak 12.226 warga menjalani proses sanggah dan data masih terus diperbarui.
Harianjogja.com, KULONPROGO—Lonjakan harga tanah di sebagian wilayah Kulonprogo dinilai pengembang properti sudah tidak masuk akal. Lonjakan ini saah satu faktornya karena akan dibangunnya sejumlah megaproyek.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) DIY Remigius Edy Waluyo mengatakan prospek bisnis perumahan di Kulonprogo sebenarnya sangat cerah.
"Sayangnya harga tanah di sana [Kulonprogo] sudah jadi ajang spekulasi. Harga tanahnya melejit, bisnis ini terlalu berat dijalankan," ujar Remigius saat dihubungi Harian Jogja, Rabu (21/5/2014).
Remigius mengatakan lonjakan harga tanah di daerah ini terlalu tinggi dan dinilai tidak masuk akal. Imbasnya, pelaku usaha properti pun kewalahan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha tersebut. Harga tanah yang tinggi tak hanya akan memengaruhi biaya produksi tetapi juga daya beli konsumen.
"Terutama untuk rumah-rumah tipe bawah yang ditujukan untuk konsumen menengah ke bawah," ujar Remigius.
Pengembangan rumah murah yang dicanangkan pemerintah pun turut terkena imbasnya. Remigius menegaskan pengembangan rumah murah ini semakin sulit karena harga tanah yang sudah tidak wajar. Terutama untuk pembangunan rumah tipe sederhana seperti tipe 36, tipe 45 ataupun tipe 60.
"Harga wajar untuk rumah tipe bawah itu berkisar dari Rp100 juta sampai Rp400 jutaan. Kalau harga tanahnya sudah mahal, kami sebagai pengembang terpaksa menurunkan profit, apalagi Kulonprogo masih memiliki keterbatasan daya beli ," tandas Remigius.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
367.064 penerima bansos Jateng terindikasi judol. Sebanyak 12.226 warga menjalani proses sanggah dan data masih terus diperbarui.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 17 September 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jadwal tiap stasiun dan tarif KRL Rp8.000.
Kemenkeu masih membahas kelanjutan perombakan pejabat DJP dan DJBC, termasuk proses penunjukan serta pelantikan pejabat.
Pemerintah mulai menerapkan Strategic Trade Management atau STM di sektor nuklir sebagai tahap awal sistem pengawasan perdagangan strategis.
Anggaran alkes TB 2027 menjadi sorotan DPR. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut penanganan TB diperkuat lewat dana hibah.
KPK mengungkap dugaan struktur bayangan di ATR/BPN dalam kasus suap HGB Summarecon yang menyeret delapan tersangka.