Generasi Baru Petani di Bantul Minim

Jum'at, 13 Juni 2014 10:51 WIB

JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto Sejumlah petani menanam padi di areal persawahan di Kretek, Bantul, DI. Yogyakarta, Kamis (02/01/2014). Badan Pusat Statistik (BPS) DIY menyampaikan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) DIY pada Desember 2013 mencapai angka 103,15 atau mengalami penurunan sebesar 0,57% dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya. Sedang harga gabah kualitas GKP sebesar Rp 4.556 per kilogram di tingkat petani, atau turun 3,71% dari bulan sebelumnya.

Harianjogja.com, BANTUL-Petani di Bantul sulit menciptakan generasi baru akibat sektor pertanian dipandang tidak lagi memiliki daya tarik di kalangan muda. Rendahnya regenerasi petani membuka peluang lajunya alih fungsi lahan pertanian di kabupaten berslogan Projotamansari itu.

"Sangat lamban regenerasi petani kita. Mungkin malah angkanya akan terus menurun kalau tidak segera muncul kesadaran dan daya tarik baru," kata kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Bantul Partogi Dame Pakpahan kepada Harian Jogja, belum lama ini.

Partogi mengakui, persoalan tersebut juga dialami di berbagai daerah lain dan tidak saja melanda Bantul. Banyak anak petani yang enggan melanjutkan mengolah sawah setelah orang tuanya "pensiun" bertani.

Yang dijumpai dalam waktu ke waktu banyak generasi muda memilih bekerja di luar sektor pertanian seperti pabrik atau perusahaan swasta.
"Utamanya karena sektor pertanian dipandang kurang menjanjikan. Pertanian masih dipandang pekerjaan yang memberatkan," tambah Partogi.

Minimnya pertumbuhan petani di Bantul membuat Dispertahut khawatir. Apalagi, alih fungsi lahan pertanian produktif di Bantul makin tinggi. Tercatat, penyusutan lahan pertanian di Bantul sudah mencapai 40 hektare per tahun untuk lahan pemukiman baru, berdirinya perindustrian maupun berdirinya bangunan dan fungsi yang lain.

Kepala Dispertahut menilai perlu kebijakan pemerintah baru untuk memprioritaskan sektor pertanian, khususnya mengubah kebijakan sistem kedaulatan pangan dengan memangkas tingginya impor pangan nasional. Menurut dia, banyak pakar pangan nasional meyakini konsep kedaulatan pangan cukup strategis dalam menumbuhkan petani baru di seluruh daerah termasuk Bantul.

Partogi menambahkan, kedaulatan pangan otomatis akan membuka kesadaran publik sejalan dipangkasnya kebijakan impor pangan sehingga menjadi mandiri pangan. "Tentu harus pula diikuti pengalihan kebijakan anggaran impor ke sektor pertanian agar modal produksi pertanian menjadi mudah dan murah," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Tags: