PILPRES 2014 : Polda DIY Waspadai Kelompok Radikal

Harianjogja.com, SLEMAN—Meningkatnya suhu politik, khususnya menjelang pemungutan suara Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli besok, terus diwaspadai.

Kapolda DIY Brigjen Haka Astana bahkan meminta kepada seluruh anggotanya agar jangan sekali-kali meninggalkan lokasi pengamanan yang sudah ditentukan.

Personel yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS), menurut Kapolda, harus bisa mengenali wilayah masing-masing termasuk tingkat kerawanannya. Bagi pimpinan di wilayah harus mampu memberikan arahan yang jelas bagi anggotanya di lapangan.

"Agar tetap aman, kondusif demi berlangsungnya Pilpres yang demokratis, kami tidak boleh menganggap ringan dan terus bersiaga, satgas harus optimal melaksanakan tugas termasuk melakukan langkah antisipasi," kata Haka di hadapan ribuan anggota Polri dalam pelepasan pasukan di Mapolda DIY, Senin (7/7/2014).

Ia menambahkan, sejumlah kerawanan yang harus diwaspadai yakni pertentangan antarpendukung. Hal itu bisa diawali dari konflik bicara sampai berujung fisik. "Protes silahkan saja intinya dengan santun, kalau langsung teriak itu yang diantisipasi," ujar Kapolda.

Haka menegaskan bahwa anggotanya menjaga keamanan logistik suara dan memastikan bahwa tidak ada kotak suara yang tidak dikawal, mulai keluar dari gudang KPU sampai pencoblosan. Selain itu pihaknya memperbanyak razia dan patroli di lapangan.

Karena mengidentifikasi beberapa kelompok massa yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas jika terjadi protes. Kelompok ini, kata Haka, termasuk massa yang membawa senjata tajam dan melakukan perusakan di wilayah Kota Jogja akhir pekan lalu.

"Jangan sampai beberapa kelompok ini akan menganggu. Minggu kemarin ada beberapa kelompok yang jalan-jalan tengah malam dengan membawa senjata tajam. Nah ini jangan sampai terulang. Sudah ini data intelijen tapi bukan kelompok yang akan melakukan perbuatan. Tapi kelompok massa yang ini berpotensi, kalau nanti tidak puas mungkin nanti bisa menjadi penyebab. Maka kami antisipasi," ujarnya.

Terkait penindakan, jika masih dikaitkan pelanggaran pemilu maka polisi akan berkoordinasi dengan Bawaslu. Tetapi penindakan tegas akan dilakukan jika pelaku sudah masuk dalam ranah pidana.

"Kami akan tegas, seperti Minggu kemarin saat ada massa yang beramai-ramai bawa senjata tajam, ya langsung kami proses, diperiksa disidik sesuai alat bukti, penindakan, terbukti dan terukur," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.