DPU: Kebutuhan Perumahan di Kulonprogo Masih Rendah
JIBI/Solopos/Burhan Aris Nugraha Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di Paulan, Colomadu, Karanganyar, Rabu (19/2). Untuk menggairahkan pasar dan meningkatkan minat masyarakat berinvestasi, REI membuat konsep investasi proteksi rumah lewat asuransi properti.
Harianjogja.com, KULONPROGO- Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Kulonprogo menilai kebutuhan perumahan di wilayah itu masih sangat rendah.
Kabid Ciptakarya DPU Kulon Progo Zahram Azzurawan, Senin (11/8/2014) mengatakan masyarakat masih banyak memiliki lahan luas dan industri belum berkembang sehingga kebutuhan perumahan masih rendah.
"Memang pengembang membangun perumahan, tapi belum sangat dibutuhkan. Sebab, masyarakat masih memiliki tempat tinggal sangat luas," kata Zahram.
Terkait bangunan rumah susun, lanjut Zahram, bertujuan untuk mengantisipasi menyusutnya lahan pertanian dan ruang terbuka hijau.
"Pemerintah pusat dan pemkab sedang mengembangkan rumah susun supaya lahan tidak berkurang untuk pembuatan rumah hunian. Sehingga, lahan yang ada dapat digunakan untuk persawahan atau lahan pertanian demi ketahanan pangan," kata dia.
Namun demikian, kata dia, pihaknya tidak akan tergesa-gesa meminta atau menerima bantuan rumah susun dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian Perumahan Rakyat.
Dia mengatakan dua kementerian tersebut sudah menawarkan untuk pembangunan rumah susun kembali. Bahkan ketersediaan lahan sangat banyak dan tidak ada kendala.
"Kami akan melakukan evaluasi terhadap minat masyarakat Kulonprogo, khususnya pekerja perusahaan. Apabila minat masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah sangat tinggi, kami akan menerima bantuan dari pemerintah pusat," kata dia.
Ia mengatakan rencananya, rumah susun akan dikembangkan di Kecamatan Sentolo, Pengasih dan Lendah yang merupakan kawasan industri dan area antisipasi pertumbuhan Kota Wates, serta mengantisipasi kebutuhan perumahan dengan adanya rencana pembangunan bandara dan beroperasinya PT JMI.
"Kami masih sebatas melakukan evaluasi kebutuhan perumahan atau tempat tinggal masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat tinggi, kami akan mengusulkan ke Kempera," katanya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kulon Progo Muhyadi mengatakan Pemkab Kulon Progo harus menangkap peluang pertumbuhan ekonomi, serta kebutuhan perumahan masyarakat. Untuk itu, tidak ada alasan pemerintah menolak tawaran pembangunan rumah susun dari pemerintah pusat.
"Sudah saatnya, pembangunan DIY ada di wilayah barat. Kami berharap, pemkab mampu menangkap peluang dan menerjemahkan arah pembangunan yang terarah," kata Muhyadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Share
