Ditlantas Polda DIY: Pengemudi Taksi Jangan Main Hakim Sendiri
Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta meminta tidak ada aksi main hakim sendiri antara pengemudi taksi konvensional dan taksi berbasis aplikasi
Petugas operator SPBU 44.577.06 Popongan, Karanganyar, Tarko menjelaskan kepada pengemudi mobil, bahwa stok premium habis, dan menawarkan pertamax, Senin (25/8/2014). (Mariyana Ricky/JIBI/Solopos)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Kepolisian Resor Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan melakukan patroli di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk menjaga keamanan, terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Kapolres Gunungkidul AKBP Faried Zulkarnaen mengatakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat langkanya BBM bersubsidi jenis premium, pihaknya menginstruksikan anggotanya melakukan patrol keliling ke sejumlah SPBU yang ada di Gunungkidul.
"Patroli dilakukan oleh polsek-polsek yang wilayah tugasnya ada SPBU, tetapi kami tidak menempatkan petugas khusus," katanya, Senin (25/8/2014).
Faried mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan SPBU untuk mengetahui jumlah stok, sehingga mengetahui sejauh mana langkah yang akan diambil.
"Sore tadi dari seluruh SPBU di Gunungkidul hanya ada satu SPBU yang masih punya stok BBM bersubsidi, sehingga kami akan terus berkomuniasi dengan pengelola," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta meminta tidak ada aksi main hakim sendiri antara pengemudi taksi konvensional dan taksi berbasis aplikasi
Imigrasi memperketat pengawasan WNA di Bantul lewat APOA. Hotel, homestay, dan vila diwajibkan melaporkan tamu asing secara berkala.
Hanung Bramantyo mengadaptasi Children of Heaven berlatar SD Muhammadiyah dengan pesan kuat tentang pendidikan karakter anak.
KPAID Kota Jogja mendorong penerapan pasal lebih berat dalam kasus dugaan kekerasan anak di Daycare Little Aresha
Pemerintah memangkas anggaran MBG 2026 menjadi Rp268 triliun demi efisiensi program Makan Bergizi Gratis.
DPRD DIY memastikan tidak ada kebijakan pemutusan kerja terhadap tenaga pendidik non-aparatur sipil negara tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta