Puan Desak Polisi Usut Kericuhan Demo 27 Agustus Diusut, GRIB Disorot
Puan Maharani meminta polisi mengusut tuntas kericuhan demo 27 Agustus 2026 dan kematian warga di Pejompongan.
Ilustrasi Pilkada (JIBI/Harian Jogja/Dok)
Harianjogja.com, JOGJA- Dukuh se- DIY yang tergabung dalam Paguyuban Semar Sembogo mendatangi DPRD DIY menyampaikan penolakan mereka terhadap RUU Pilkada. PAN dan PKS dinilai tak konsisten dengan mendukung Pilkada lewat DPRD.
Sukarjo, Dukuh Turi, Sleman mempertanyakan kehadiran perwakilan dari dua partai itu saat kedatangan mereka diterima di ruang rapat lantai tiga DPRD DIY, Rabu(17/9/2014).
Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Dewan DIY Sementara Yoeke Indra Agung Laksana itu semua perwakilan fraksi hadir, kecuali PKS.
“Mana PAN dan PKS, sekarang kok balik arah?” ujar Sukarjo.
Pada paska reformasi lalu, baik PAN dan PKS mendukung Pilkada langsung, namun belakangan menyetujui Pilkada lewat DPRD.
Menurutnya, dengan Pilkada lewat DPRD, akan mengurangi hak masyarakat untuk dipilih. Ia bermaksud mengetuk hati nurani para anggota Dewan agar RUU Pilkada itu tak sekedar mementingkan kelompoknya.
“Karena dengan Pilkada tak langsung, orang dari luar partai tak akan terpilih,” ujarnya.
Adapun perwakilan dukuh dari Gunungkidul Anjar Gunarto menilai Pilkada lewat DPRD akan membuat pertanggungjawaban seorang kepala daerah tak jelas, karena sesungguhnya kepala daerah bertanggungjawab ke rakyat bukan DPRD.
Lagi pula paguyuban Semar Sembogo menilai rata- rata anggota Dewan di kota/kabupatan di DIY yang terpilih ketika sudah menjabat kiprahnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.
“Sehingga tak merepresentasi masyarakat,” ujar Anjar.
Kalaupun Pilkada langsung dinilai memboroskan anggaran daerah, baik Sukarjo ataupun Anjar meminta agar perbaikannya dilakukan pada teknis Pilkadanya bukan pada sistemnya, misalnya dengan dilakukan Pilkada secara serentak.
Ketua Paguyuban Semar Sembogo Sukiman Hadiwijoyo meminta agar DPRD DIY dapat memperjuangkan aspirasi mereka, karena ia menilai DPRD DIY lebih netral ketimbang kota dan kabupaten. Sebab, kepala daerahnya ditentukan dengan penetapan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Puan Maharani meminta polisi mengusut tuntas kericuhan demo 27 Agustus 2026 dan kematian warga di Pejompongan.
Kemenpar meminta keselamatan penerbangan menjadi prioritas di tengah dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dan potensi pembatalan penerbangan.
DPRD Bantul mendorong pemetaan wilayah kekeringan dan pembangunan sumur bor serta jaringan air bersih sebagai solusi permanen.
Kemenhub memastikan refund tiket pesawat 100 persen bagi penumpang terdampak pembatalan penerbangan akibat abu erupsi Gunung Anak Krakatau.
Sebanyak 153 SPPG beroperasi di Klaten melayani 300.100 penerima MBG. Dua dapur disuspend imbas dugaan keracunan siswa.
Kelok 23 di perbatasan Gunungkidul-Bantul segera dibuka. Selain gardu pandang, kawasan ini akan dilengkapi rest area dan gerai UMKM.