DPRD GUNUNGKIDUL : Alkap Molor, Pemkab Ditegur Pemda

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendapat teguran Pemerintah DIY terkait tata kelola atau jadwal anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Hingga saat ini, pembentukan alat kelengkapan (Alkap) DPRD yang mandul membuat pembahasan APBD buntu.

Sekretaris Daerah Gunungkidul Budi Martono mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya pembentukan kelengkapan kepada
anggota DPRD. Meski demikian, dia berharap agar itu segera dibentuk.

“Kami hanya bisa berharap, karena sepenuhnya menjadi ranah Dewan. Namun, saat pembentukan itu molor, kami juga akan terkena
dampaknya, terutama berkaitan masalah pembangunan di sini,” ungkap dia saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/10/2014). Budi meminta masalah tersebut segera diselesaikan. Paling lambat, akhir Oktober alat kelengkapan Dewan sudah terbentuk. Alasannya untuk segera membahas APBD Perubahan 2014 dibutuhkan alat kelengkapan Dewan.

“Molornya pembentukan alkap berdampak pada pembahasan APBD Perubahan,” ungkapnya.

Jika alat kelengkapan bisa terbentuk di akhir Oktober, maka masih ada waktu untuk mengejar program di APBD Perubahan. Apabila hal tersebut bisa dilakukan, Budi optimistis seluruh proyek dapat diselesaikan tepat waktu.

“Kendalanya hanya dalam pembahasan saja. Untuk pelaksanaan program tidak ada masalah, karena tidak ada proyek yang besar.
Kami sudah memprediksi sejak awal, jadi program yang ada hanya berskala kecil,” ungkapnya.

Malahan, menurut dia, eksekutif telah memberikan tembusan Surat Pemerintah DIY No 903/5945 tentang Penyampaian Tata
Kelola/Jadwal APBD ke DPRD melalui Sekretaris DPRD Tudjuh Priyono. Harapannya, dengan tembusan itu maka pembentukan alkap segera diselesaikan.

“Surat itu berkaitan dengan jadwal pembahasan APBD Perubahan. Harusnya pembahasan dan penetapan selesai di akhir September,
tapi nyatanya hingga saat ini belum ada pembahasan sama sekali,” ungkap dia.

Hal senada juga diungkapkan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Gunungkidul Supriyadi. Menurut dia, meski
ada keterlambatan masih ada waktu untuk melakukan pembahasaan. Hanya, waktu yang tersedia juga semakin sempit.

“Harusnya di akhir Oktober sudah selesai dibentuk dan mulai melakukan pembahasan. Sebab, saat sudah ditetapkan masih ada
evaluasi dari gubernur,” ungkap dia.

Hanya, dia tetap optimistis program di APBD Perubahan masih bisa dikejar. Terlebih lagi, menurut Supriyadi, pemerintah sudah
mengantisipasi dengan menetapkan program berskala kecil, sehingga penyelesaiannya bisa dikebut sesuai dengan waktu yang
tersisa.

“Kalau itu bisa diselesaikan, maka masih ada kesempatan untuk menyelesaikan program di anggaran perubahan,” tegas mantan
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikurtura itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.