PENCEMARAN LINGKUNGAN : Pembakaran Sampah Ganggu Pernapasan Warga

Harianjogja.com, SLEMAN—Warga Dusun Sorogenen, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan mengeluhkan aktivitas pembuangan dan pembakaran sampah di lingkungan tempat tinggal mereka. Warga mengaku sudah mengadukan masalah tersebut ke beberapa pihak berwenang, tetapi belum mendapatkan tanggapan serius.

Aktivitas pembuangan sampah sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Awalnya, pembuangan dilakukan di lahan kosong di Dusun Sambilegi, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Sleman.

“Sekitar setengah tahun ini, sampahnya dibuang juga ke sungai. Baru setengah tahun, tapi dampaknya cepat sekali dirasakan warga,” kata Erick Nugroho, 27, warga Sorogenen, saat menunjukkan lokasi pembuangan sampah liar, Senin (13/10/2014).

Erick mengungkapkan, setiap hari banyak sampah dibuang ke arah Kali Kuning yang membatasi Dusun Sorogenen dengan Dusun Sambilegi. Selain mencemari sungai, Erick menilai, tindakan tidak bertanggung jawab tersebut juga merusak ekosistem sungai.

“Sungai ini dulu juga dipakai warga untuk mencuci. Dulu juga banyak pohon bambu, tapi lama-lama mati karena terbakar,” paparnya.

Pembakaran sampah pun dilakukan tanpa mengenal waktu. Akibatnya, Erick mengungkapkan, sudah banyak warga yang mengeluh mengalami gangguan pernapasan. “Terutama pada malam hari. Semakin sore, aktivitas pembakaran memang semakin banyak,” kata Erick.

Polusi akibat pembakaran sampah bisa dirasakan warga yang rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi.

“Setelah magrib, apinya bisa kelihatan dari rumah saya. Nanti, baunya sangat mengganggu warga,” ujar Erick.

Sementara itu, Camat Kalasan, Samsul Bakri mengaku belum mendapatkan laporan terkait adanya pembuangan dan pembakaran sampah yang mengganggu warganya.

“Kami akan meninjau ke lokasi dan melihat permasalahannya seperti apa. Karena menyangkut perbatasan, kami juga harus komunikasi dengan Depok dulu,” kata Samsul.

Terpisah, Camat Depok, Budiharjo juga mengatakan akan segera menindaklanjuti masalah tersebut.

“Ini melibatkan dua pemerintah desa di kecamatan berbeda. Saya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik,” ujar Budi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.