Ditlantas Polda DIY: Pengemudi Taksi Jangan Main Hakim Sendiri
Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta meminta tidak ada aksi main hakim sendiri antara pengemudi taksi konvensional dan taksi berbasis aplikasi
Harianjogja.com, JOGJA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menginginkan seluruh pegawai negeri sipil serta anggota TNI/Polri dalam waktu dekat dapat memiliki rumah pribadi.
"Sekarang kan nyatanya masih ada yang belum punya rumah, atau masih tinggal di rumah orang tua," katanya saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil Tahun 2014 di Yogyakarta, Minggu (16/11/2014) malam.
Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, Tjahjo mengatakan, akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, misalnya dengan mengupayakan program rumah murah untuk pegawai negeri sipil (PNS).
"Jangan sampai PNS/TNI/Polri tidak memiliki rumah," kata dia, menegaskan.
PNS, menurut dia, dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus memiliki jaminan kesehatan, kesejahteraan, serta pendidikan anak. Oleh sebab itu, menurut dia, tiga "kartu sakti" juga perlu didapatkan oleh kalangan PNS.
"Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Serta Kartu Keluarga Sejahtera juga perlu dimiliki PNS," kata dia.
Dalam paparannya di hadapan ratusan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil seluruh Indonesia itu, selain menjanjikan kesejahteraan PNS, ia juga berpesan agar PNS khususnya yang ada di kementeriannya mampu memberikan pelayanan secara cepat kepada masyarakat.
"Semua sektor di Kemendagri harus secara optimal melayani masyarakat. Misalnya memberikan pelayanan perizinan, secara cepat. Itu sebenarnya juga arahan dari Pak Jokowi," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta meminta tidak ada aksi main hakim sendiri antara pengemudi taksi konvensional dan taksi berbasis aplikasi
Rupiah tembus Rp18.000 per dolar AS dan IHSG anjlok. DPR mendesak pemerintah dan BI segera konsolidasi fiskal dan moneter.
Target nol emisi Sumbu Filosofi Jogja belum realistis. Pemda fokus turunkan emisi mulai dari Malioboro secara bertahap.
Pemerintah segera menaikkan HET Minyakita. Kenaikan dipicu harga CPO dan biaya produksi yang terus meningkat.
IHSG turun lebih dari 4 persen, Menkeu Purbaya yakin fundamental ekonomi kuat cukup menopang pasar saham Indonesia.
Silmy Karim jadi tersangka KPK. Intip LHKPN terbaru, koleksi mobil mewah dan klasik hingga aset ratusan miliar.