KONFLIK GUA PINDUL : Ditarget Selesai Tahun Ini

Konflik Gua Pindul yang berkepanjangan diharapkan dapat tuntas tahun 2015.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintan Kabupaten Gunungkidul menargetkan tiga permasalahan yang harus diselesaikan di 2015. Masalah-masalah tersebut antara lain pembebasan tanah di Gua Pindul, intoleransi beragama serta masalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2014.

Sekretaris Daerah Gunungkidul Budi Martono mengatakan, tiga agenda tersebut harus bisa diselesaikan di tahun 2014. Berbagai upaya juga sudah dipersiapkan agar target tersebut bisa dipenuhi.

“Harus bisa diselesaikan, sebab itu termasuk krusial demi perkembangan Gunungkidul lebih baik lagi. Untuk itu dibutuhkan kerja sama lintas sektoral,” kata Budi saat memberikan pemaparan dalam Malam Refleksi Pemkab Gunungkidul di Bangsal Sewokoprojo, Rabu (31/12/2014).

Dia mencontohkan, untuk penyelesaikan konflik pindul, pemkab sudah menganggarkan Rp6 miliar sebagai kompensasi pembebasan lahan yang selama ini menjadi akar konflik. Rencananya, lahan di atas obyek wisata Gua Pindul akan dibeli semua.

“Kami tidak pilih-pilih dan akan dibeli semua. Meski demikian, untuk mewujudkannya juga membutuhkan perjuangan yang menguras tenaga, sebab ada salah seorang pemilik yang ngotot untuk tidak menjualnya,” papar Budi.

Untuk permasalahan intoleransi beragama, Budi mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Polres Gunungkidul. menurut dia, harmonisasi antar umat beragama harus tetap dijaga. Terlebih lagi, 2014 Bupati Gunungkidul Badingah memeroleh penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laloy atas kepeduliannya terhadap HAM.

“Tahun 2013 ada beberapa permasalahan berkaitan dengan intoleransi agama. Kami juga sudah bekerja sama dengan pihak yang berwajib untuk berusaha mencegahnya,” papar dia.

Masalah yang ketiga adalah akuntabilitas instansi dalam melaksanakan pertanggungjawaban program kerja. Sebab, terakhir kali Gunungkidul terakhir memeroleh penghargaan Lakip di 2012. Manfaat yang lain, laporan itu juga akan mempermudah dalam upaya meraih predikat Wajar Tanpa Pengeculian. “Tiga masalah itu menjadi target yang harus diselesaikan di 2015,” katanya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah Gunungkidul Sujarwo menambahakan, terus melakukan perbaikan untuk memeroleh predikat WTP. Dari temuan-temuan Badan Pemeriksaan Keuangan 2003-2014 sudah 96% diperbaiki.

“Kami sudah menyerahkan perbaikan tersebut, sehingga kita tinggal menunggu hasilnya, yang kemungkinan akan keluar di pertengahan tahun nanti,” kata Sujarwo, kemarin.

Menurut dia, Inspektorat sedang melakukan persiapan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2014. Laporan tersebut akan diaudit BPK di triwulan pertama 2015. “Kami mulai mempersiapkan laporan itu. mudah-mudahan hasilnya baik, dan predikat WTP bisa diraih,” ungkap mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.