PEMKAB BANTUL : Anggaran Desa Rp1,4 miliar? Besar atau Kecil?

Pemkab Bantul, terutama Kepala Desa diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan ADD dan DD yang bakal diterima.

Harianjogja.com, BANTUL - Kebingungan yang masih dialami sejumlah pemerintah desa soal dana desa yang akan cair tahun ini diharapkan tidak membuat silau sejumlah kepala desa. Pasalnya, meskipun anggaran desa sudah bernilai miliaran, jumlah tersebut pada implementasi ke masyarakat tetaplah kecil.

Kepala Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Bahrun Wardoyo mengatakan, anggaran desa terdiri dari alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) dari APBN belum mampu mencukupi besarnya kebutuhan pembangunan desa.

"Jadi jangan dilihat miliaran. Anggaran desa segitu masih kecil untuk dialokasikan sesuai kebutuhan pembangunan desa," katanya kepada Harianjogja.com, Jumat (6/3/2015).

Pernyataan tersebut bukan tidak beralasan. Menurut Bahrun, untuk desa seperti Dlingo yang memiliki sasaran kebijakan pembangunan pendapatan desa Rp1,4 miliar di tahun 2015 ini sampai ke masyarakat masih kecil. Masih dibutuhkan pembangunan bertahap secara gencar lagi, agar geliat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa terasa.

Menurutnya, pendapatan desa sebesar Rp1,4 miliar hanya akan terdistribusi untuk keperluan fisik non-fisik desa cukup kecil.

"Lihat saja didesa kami untuk kebutuhan suport kegiatan remaja masjid dalam setahun saja hanya Rp500.000 dan rehap masjid hanya Rp1 juta. Ini jelas kecil karena memang tergolong desa dengan tingkat kebutuhan pembangunannya cukup tinggi," ujarnya.

Tak hanya itu, anggaran miliaran tersebut hanya bisa menambah Rp50.000 untuk tingkat RT. Dari semula Rp50.000 tahun ini jadi Rp100.000. Belum lagi, pengguliran dana bantuan untuk mencukupi kebutuhan 10 dusun yang dipimpin. Melalui proposal dan mekanisme lainnya dinilai masih perlu backup program pemerintah kabupaten dan DIY untuk pekerjaan pembangunan yang besar seperti jalan kabupaten maupun jalan antar desa.

Bahrun berharap beberapa pekerjaan pembangunan bertahap di desa yang memang menjadi ranah DIY dan Kabupaten Bantul tidak dihentikan dengan realisasi cairnya anggaran desa ini.

Paguyuban Kades dan Pamong Desa Tunggul Jati, Sulistyo Atmojo menambahkan persoalan anggaran desa hendaknya disiapkan untuk menuntaskan persoalan pembangunan fisik non fisik setiap desa. Kemampuan desa akan dapat dilihat dengan penggunaan anggaran desa ini. Ia mengingatkan anggaran desa yang dimanfaatkan dengan azaz merata ke dusun sulit menuntaskan persoalan pembangunan desa secara menyeluruh. Ia berharap desa memiliki skala prioritas untuk fokus menjadi sasaran pembangunan setiap tahunnya.

"Dengan begitu sehingga bisa tuntas setiap pembangunan khususnya fisik," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.