Bursa Mineral Prabowo Didukung APNI, Ini Syaratnya
APNI mendukung BMKS gagasan Prabowo. Bursa mineral dinilai bisa mengubah posisi Indonesia dari price taker menjadi market maker.
Ilustrasi kursi jabatan (JIBI/Solopos/Dok.)
Pemkab Kulonprogo siap melelang dua posisi jabatan esselon II.
Harianjogja.com, KULONPROGO – Kekosongan jabatan esselon II di lingkungan Pemkab Kulonprogo akan dipenuhi dengan lelang jabatan. Secapatnya, lelang jabatan dilakukan untuk mengisi kekosongan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (Diskepenak) Kulonprogo dan Sekretaris DPRD Kulonprogo.
Hingga awal Juni ini, ada dua jabatan esselon II yang kosong. Sebelumnya, posisi Sekwan harus kosong setelah Krissutanto ditarik menjadi Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olaghraga (Dinbudparpora). Kali ini bupati menjadikan Kepala Diskepenak Kulonprogo Endang Purwaningrum sebagai staf ahli bupati mulai Senin (1/6/2015) lalu.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menegaskan, pengangkatan staf ahli tidak dikotakkan. Menanggapi adanya mutasi jabatan kepala dinas, dia mengatakan, hal tersebut biasa terjadi.
“Staf ahli tetap memiliki peluang yang sama dengan pejabat esselon II lainnya. Suatu saat mereka juga bisa menjadi kepala dinas,” papar Hasto.
Hasto mengungkapkan, rencana pengisian jabatan akan dilakukan melalui sistem lelang jabatan. Metode tersebut dinilai cukup objektif untuk mendapatkan pejabat yang tepat, apalagi hal itu juga sudah sesuai dengan aturan pengisian jabatan seperti yang diatur dalam undang-undang.
“Staf ahli bupati akan lebih banyak disibukkan dengan berbagai kajian. Paling cepat untuk lelang jabatan dilakukan tiga bulan lagi,” jelas Hasto.
Mekanisme lelang jabatan itu dapat diikuti oleh pejabat minimal esselon III. Lelang jabatan tersebut juga terbuka untuk pejabat yang berasal dari pemda DIY maupun dari kabupaten lain di DIY.
Hal itu diakui oleh Kabid Perencanaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo Sarji. Dia menambahkan, pengisian jabatan secara lelang akan membuka kesempatan bagi pegawai di DIY. Pasalnya, lelang terbuka in para pegawai di DIY yang memenuhi persyaratan dalam mengikuti seleksi tersebut. Dia mengatakan, para pegawai kan berkompetisi dan kinerja serta prestasi akan diperhitungkan.
Sarji mengungkapkan, dalam proses seleksi dengan metode lelang jabatan ditargetkan dapat direalisasikan tiga bulan lagi. Proses seleksi meliputi seleksi administrasi, wawancara, assessment test dan lain sebagainya.
“Dalam proses tersebut akan dipilih tiga orang. Kemudian diajukan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pejabat sekda untuk selanjutnya ditindaklanjuti kembali. Teknisnya seperti apa kami belum bisa memastikan,” tandas Sarji.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
APNI mendukung BMKS gagasan Prabowo. Bursa mineral dinilai bisa mengubah posisi Indonesia dari price taker menjadi market maker.
KPK mengungkap dugaan suap ratusan juta rupiah untuk masuk Fakultas Kedokteran Unsoed. KPK juga mendalami dugaan praktik di fakultas lain.
Jalan Plono-Nglinggo Kulonprogo rusak parah dan jadi akses wisata. Pemkab mengajukan anggaran Inpres 2026 sebesar Rp54,95 miliar.
Anggaran dropping air BPBD Gunungkidul diprediksi habis September. Pemkab menyiapkan opsi tambahan melalui anggaran BTT.
Kualitas udara Pontianak mencapai AQI 328 dan masuk kategori Berbahaya akibat karhutla. Palangkaraya juga masuk kategori Tidak Sehat.
ATR/BPN telah memverifikasi usulan LP2B pada LBS untuk proyek kereta gantung Prambanan. Masih ada tahapan lahan, lingkungan, dan PBG.