OPINI: Efisiensi Berkeadilan, Pedoman Konstitusional Program Strategis Pemerintah
Efisiensi berkeadilan menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan MBG dan KDMP agar program memberi manfaat tanpa mematikan persaingan.
Petugas Satlantas Polres Kulonprogo membawa bentor yang terjaring Operasi Patuh 2015 di kawasan Pasar Jombokan, Pengasih, Jumat (5/6/2015). (Holy Kartika NS/JIBI/Harian Jogja)
Razia kendaraa Kulonprogo memberi tilang pada becak motor karena tidak ada lisensi yang jelas
Harianjogja.com, KULONPROGO – Sejumlah becak motor (bentor) di kawasan Pasar Jombokan terjaring razia yang digelar Polres Kulonprogo, Jumat (5/6/2015). Operasi patuh 2015 kali ini tidak hanya menyasar kendaraan roda dua seperti sepda motor dan kendaraan roda empat.
Selama ini, angkutan bentor dinilai mulai banyak berkeliaran di wilayah Kulonprogo, sehingga perlu untuk ditertibkan. Tim Satlantas Polres Kulonprogo setidaknya menindak tiga bentor. Kasatgas IV Satlantas Polres Kulonprogo Ipda Basuki Rahmat mengungkapkan, dalam operasi tersebut tiga unit bentor ditilang saat beroperasi di jalan depan pasar tersebut.
“Selama ini ada beberapa bentor yang tampak beroperasi di jalan raya di wilayah Kulonprogo. Kami memprediksi ada sekitar delapan bentor,” ujar Basuki.
Basuki mengungkapkan, tiga unit bentor yang ditindak, masing-masing ditindak di lokasi yang tidak berjauhan. Dua unit bentor bersama pengendaranya ditilang saat melintas di sekitar Pasar Jombokan, sedangkan satu unit bentor ditindak saat melintasi jalan raya tidak jauh dari pos polisi di Wilayah Siluwok.
“Saat ini, bentor-bentor ini kami tahan di Mapolres Kulonprogo,” imbuh Basuki.
Lebih lanjut Basuki mengatakan, bentor-bentor tersebut ditilang tidak hanya karena spesifikasi kendaraan yang tidak sesuai standard dan tidak sesuai ketentuan laik jalan. Dia menjelaskan, bentor tersebut merupakan modifikasi becak dengan motor. Selain itu, kendaraan tersebut juga tidak memiliki lisensi yang jelas.
“Bentor ini keberadaannya tidak terdaftar dalam registrasi regident. Bahkan, kendaraan ini juga tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK,” jelas Basuki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Efisiensi berkeadilan menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan MBG dan KDMP agar program memberi manfaat tanpa mematikan persaingan.
Pemkab Banyumas menargetkan Trans Banyumas kembali beroperasi 17 September 2026 setelah layanan berhenti sejak 30 Agustus.
JJLS Kelok 23 dibuka, Dispar Bantul akan mengevaluasi dampaknya terhadap kunjungan wisatawan dan masa depan TPR pantai.
KAI Daop 6 Yogyakarta melayani 1,26 juta penumpang KA jarak jauh pada Agustus 2026, naik 19% dibanding periode sama 2025.
Pelajar Gunungkidul didorong melek politik, memahami etika demokrasi, serta menggunakan hak pilih secara bijak sebagai pemilih pemula.
Suahasil Nazara resmi menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Simak profil, pendidikan, karier, dan pandangan fiskalnya.