Pertama di Indonesia, Embarkasi Haji DIY Akan Berbasis Hotel
Untuk pertama kalinya di Indonesia, Embarkasi Yogyakarta akan mengganti konsep asrama haji menjadi penginapan berbasis hotel.
Johan Budi, mantan juru bicara KPK yang kini pimpinan (JIBI/Solopos/Antara/Hafidz Mubarak A.)
Kasus Dana Hibah Persiba Bantul yang telah dihentikan, bisa digugat
Harianjogja.com, JOGJA-Pelaksana tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan lembaganya tidak bisa mengambil alih kasus Idham Samawi yang sudah dihentikan penyidikannya atau SP3 oleh Kejaksaan Tinggi DIY. Namun, ia menyatakan warga bisa menggugat SP3 tersebut.
"Kalau warga memandang [SP3] itu tidak tepat digugat saja," kata Johan saat ditemui wartawan usai menjadi pembicara dalam diskusi pengawasan dana desa di Kepatihan, Rabu (12/8/2015).
Menurut Johan, SP3 merupakan produk hukum yang sah, dan itu menjadi kewenangan dan hak kejaksaan meski kasus tersebut sudah disupervisi KPK. "Kalau mau digugat SP3nya," tegas Johan. Ia juga mengaku tidak ada koordinasi dari Kejaksaan Tinggi DIY sebelum keluarnya SP3.
Kejaksaan Tinggi DIY mengeluarkan SP3 kepada Mantan Bupati Bantul, yang juga Ketua Umum Persiba Bantul, Idham Samawi pada 4 Agustus lalu. Di hari yang sama Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Bantul, Edy Bowo Nurcahyo mendapat SP3. Kejaksaan beralasan terbitnya SP3 untuk kedua mantan tersangka kasus korupsi hibah Persiba Bantul, senilai Rp12,5 miliar itu tidak cukup bukti.
Sebelumnya Idham dan Edy ditetapkan tersangka pada Juli 2013 lalu. Setahun kemudian menyusul dua tersangka lagi dalam kasus ini, yakni Mantan Bendahara Persiba, Dahono, dan pihak ketiga penyedia jasa akomodasi dan transportasi, Maryani. Kedua tersangka kini sudah dampai di persidangan. Sementara Idham dan Edy bebas.
Sementara itu aktivis Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Hifzil Alim berpendapat KPK bisa memulai penyidikan baru dalam kasus Idham, dengan menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik). "Tidak diambil alih, tapi ditangani sendiri oleh KPK," kata dia.
Menurut Hifzil, dengan mengeluarkan sprindik baru, KPK akan mencari sendiri alat buktinya. Ia mendorong KPK memeriksa sendiri kasus Idham karena sudah memenuhi unsur menyita perhatian publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Untuk pertama kalinya di Indonesia, Embarkasi Yogyakarta akan mengganti konsep asrama haji menjadi penginapan berbasis hotel.
Best City Hotel Yogyakarta merayakan HUT ke-9 dengan tema Grow With The Best dan memperkuat komitmen layanan hospitality di Jogja.
Daftar lokasi Salat Iduladha 2026 1447 H Muhammadiyah di Gunungkidul resmi dirilis PDM. Cek ratusan titik salat Id di seluruh kapanewon.
Polisi Banyumas membongkar penipuan berkedok “Sultan Nusantara”. Korban rugi Rp50,8 juta usai dijanjikan pembersihan harta dan haji.
KPK memeriksa dua pejabat Kemenhub terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api DJKA Kemenhub.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebut nasib guru honorer 2027 masih dibahas pemerintah. Guru non-ASN dipastikan tetap bekerja hingga 2026.