PILKADA 2015 : Deteksi Danais untuk Pilkada Sulit Dilakukan

Pilkada 2015 mengenai penggunaan danais untuk biaya kampanye sulit dideteksi.

Harianjogja.com, BANTUL-Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bantul Bambang Legowo mengaku kesulitan dalam mendeteksi adanya kepentingan politik dalam setiap acara seni budaya yang didanainya dengan menggunakan Dana Keistimewaan (Danais). Pasalnya, setiap dirinya melakukan verifikasi lisan kepada masing-masing kelompok yang mengajukan proposal Danais, pihaknya selalu teryakinkan kegiatan tersebut adalah murni kegiatan seni budaya.

Selain itu, ia pun mengakui keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya dalam menyeleksi banyaknya proposal yang masuk ke meja Dispar Bantul adalah alasan lemahnya pengawasan terhadap pendiatribusian Danais tersebut.

Ia menjelaskan, hingga termin II tahun ini, ia mengklaim sudah melakukan penyerapan Danais sebanyak 80% dari total Rp17 miliar lebih yang disiapkan oleh pemerintah DIY untuk Bantul. Dikatakannya, penyerapan paling maksimal memang masih ada pada sektor pembangunan fisik, seperti misalnya Balai Budaya, serta rehabilitasi joglo dan cagar budaya.

"Tapi memang belum maksimal 100 persen, karena sampai sekarang masih berlangsung pengerjaannya," ungkapnya, Kamis (24/9/2015)

Selain itu, pihaknya juga telah mengagendakan 40 kali merti dusun dengan platform sebesar Rp7 juta per seniman, kegiatan pentas wayang kulit sebanyak 17 kali serta fasilitasi untuk kelompok seni dalam bentuk 200 kali pementasan.

Ia tak memungkiri, agenda-agenda seni inilah yang menurutnya sangat rentan disusupi olrh kepentingan politik. Namun, sebagai leading sector pengembangan seni budaya di Bantul, pihaknya mengaku hanya fokus pada kelompok dan aktivitas berkeseniannya saja. "Untuk hal-hal di luar itu, bukan wewenang kami," tegasnya.

Kendati begitu, sebagai antisipasi agar agenda seni yang dibiayai oleh Danais tak disusupi oleh kepentingan politik, pihaknya memperketat pasal pakta integritas yang disepakatinya bersama pihak penerima Danais. Pasal yang diperkuatnya itu adalah terkait dengan komitmen untuk menjaga orisinalitas kesenian yang ditampilkan agar jangan sampai memuat kepentingan politik.

"Sampai sekarang, kami masih memikirkan perihal punishment. Paling ekstrim, kami bisa tahan uangnya agar tak cair untuk mereka," tegasnya.

Seperti diberitakan, sejauh ini ada beberapa agenda seni dengan sumber dana yang berasal dari Danais, disusupi oleh agenda politik salah satu pasangan calon (paslon). Beberapa hari lalu, pihak Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pundong sempat menyelidiki adanya dugaan keterlibatan paslon nomor urut 2 dalam acara merti dusun Paten, Desa Seloharjo, Pundong. Ketika itu, pihak penyelenggara mengaku dijanjikan akan mendapatkan danais sebesar Rp7,5 juta dari Dispar Bantul.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.