Kemenhut Pastikan Penanganan Kebakaran TNBTS Berjalan Terpadu
“Untuk pemadaman sekarang, ada tiga helikopter yang sudah beroperasi untuk pemadaman titik api, terutama di kelerengan yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan,"
Rumah tidak layak huni di DIY mencapai puluhan ribu unit jumlahnya, namun bantuan perbaikan masih belum pasti
Harianjogja.com, JOGJA-Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY belum memiliki solusi untuk menangani puluhan ribu rumah tidak layak huni (RTLH) di DIY, karena terganjal dengan Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Padahal saat ini ada lebih kurang 75.214 unit RTLH di DIY.
Kepala DPUP-ESDM DIY, Rani Sjamsinarsi mengaku kebingungan untuk menganggarkan program perbaikan RLTH. Menurutnya, sesuai Undang-undang Nomor 23/2014 perbaikan RTLH langsung ditangani pemerintah pusat melalui program satu juta rumah layak huni.
Dalam aturan tersebut diakui Rani, dana hibah dan bantuan sosial juga menyebabkan tidak beraninya DPUP-ESDM memberikan bantuan dalam bentuk fisik pada sasaran rumah tangga miskin.
Saat ini, DPUP-ESDM masih menunggu apa langkah yang akan dilakukan pusat untuk mengatasi RTLH. Pihaknya sudah mengajukan sebanyak 10.000 RTLH untuk dibantu. Namun usulan itu belum ada tanggapan.
“Mau saya sih ada payung hukum supaya provinsi bisa menangani RTLH,” kata Rani saat dihubungi Sabtu (3/10/2015).
Rani mengungkapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY diketahui sebanyak 75.214 RTLH itu ditargetkan selesai sampai 2025 mendatang.
Target itu diyakininya bisa tercapai jika tidak terganjal dengan regulasi baru. Sebab, penanganan RTLH sebelumnya bisa ditangani masing-masing kabupaten/ kota dibantu provinsi.
Meski demikian, pihaknya menganggarkan Rp1,25 miliar untuk pendataan ulang RTLH 2016. “Kami akan survey lagi RTLH, jika ada bantuan berapa unit pun dari pusat siap,” tandas Rani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
“Untuk pemadaman sekarang, ada tiga helikopter yang sudah beroperasi untuk pemadaman titik api, terutama di kelerengan yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan,"
Borobudur Indonesia Expo 2026 di Kota Magelang ditargetkan menarik 40.000 pengunjung dan transaksi Rp2 miliar untuk menggerakkan ekonomi daerah.
ASDP mengoperasikan 24 kapal di lintasan Ketapang-Gilimanuk untuk mengurai antrean kendaraan logistik dengan tetap mengutamakan keselamatan.
Sebanyak 114 sekolah di Bantul masuk program revitalisasi 2026. Pembangunan ditargetkan selesai maksimal pertengahan Desember.
TNGM mencatat 36 pendaki ilegal Merapi lahir 2006–2008. Sebanyak 13 orang lahir 2008, sementara jalur masih ditutup.
Komisi C DPRD Gunungkidul meminta proyek infrastruktur 2026 selesai tepat waktu dan berkualitas agar tak mengganggu penyerapan anggaran.