Lulusan Perguruan Jangan Cari Kerja di Kota, tapi Bangunlah Desa

Rabu, 14 Oktober 2015 09:21 WIB
Lulusan Perguruan Jangan Cari Kerja di Kota, tapi Bangunlah Desa

Wisudawan STMIK Duta Bangsa Solo menunggu kesempatan maju ke panggung untuk diwisuda saat mengikuti prosesi Wisuda ke-VIII Sarjana dan Ahli Madya Komputer STMIK Duta Bangsa Solo yang digelar di Novotel Hotel, Solo, Jawa Tengah, Rabu (22/10/2014). STMIK Duta Bangsa Solo meluluskan 355 wisudawan dan wisudawati dari empat program studi. (Septian Ade Mahendra/JIBI/Solopos)

Lulusan perguruan tinggi diminta tidak mencari kerja di kota

Harianjogja.com, SLEMAN – Mahasiswa jika sudah lulus harus berani kembali ke desa dan membangun desanya sendiri. Membangun desa tentu lebih baik dari pada mereka harus berlomba-lomba untuk bekerja di kota.

Hal ini dikatakan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Marwan Jafar. Dia meminta mahasiswa untuk tidak mencari pekerjaan di kota, tetapi kembali ke kampung halaman untuk menjadi inisiator pembangunan desa.

“Mahasiswa setelah lulus harus ikut menjadi bagian dari proses pemberdayaan masyarakat desa. Karena itu, jika sudah lulus, mahasiswa jangan pergi ke kota tapi bangunlah desa,” kata Marwan dalam Konfrensi Nasional Inovasi Lingkungan Terbangun ke-3 bertajuk “Restorasi Permukiman Desa-Kota” di Ruang Auditorium Lt.3 Gedung Moh. Natsir Universitas Islam Indonesia (UII), Senin (12/10/2015).

Marwan menambahkan pemerintah pasti mendengar apa yang disampaikan mahasiswa karena pikiran positif dari perguruan tunggi akan jadi rujukan dalam membuat kebijakan yang konstruktif.

“Selalu ada dukungan ke tingkat desa jika memang ada alasan yang tepat. Jangan biarkan peningkatan desa berjalan sendiri,” kata Marwan

Dia juga meminta rekomendasi dari mahasiswa yang konstruktif demi pemberdayaan masyarakat desa. Termasuk dalam proses penataan ruang desa yang selama ini sangat lemah.

Sistem perencanaan tata ruang, kelemahan yang dirasakan karena selama ini kebijakan pemerintah kurang menjadikan masyarakat sebagi subjek dalam perencanaan. Kemudian pelaku pembangunan tidak terbuka dalam proses penataan ruang.

“Hal ini karena rendahnya upaya pemerintah dalam memberi informasi tentang akuntabilitas tentang penataan ruang. Bahkan sinergi antara swasta dan masyarakat kurang optimal dalam tata ruang pembangunan," kata Marwan.

Plt Bupati Sleman Gatot Saptadi mengatakan sejauh ini memang proses pembangunan desa dan kota ada sedikit ketimpangan. Namun di Sleman sudah ada sistem pemerataan pembangunan.

“Harapannya ke depan KNILT juga menjadi rujukan untuk proses pembangunan. Banyak ide segar yang dihasilkan KNILT untuk proses pembangunan di desa,” kata Gatot.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Nina Atmasari
Nina Atmasari Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online