Sri Purnomo Utamakan Dialog untuk Membangun Kesadaran Toleransi Antarumat Beragama

Sri Purnomo, Calon Bupati Sleman mengutamakan dialog untuk membangun kesadaran antarumat beragama

Harianjogja.com, SLEMAN— Calon Bupati Sleman, http://cms.solopos.com/2015/12/02/pendidikan-sleman-banyak-perguruan-tinggi-di-sleman-potensi-pendidikan-harus-dioptimalkan-666484" target="_blank">Sri Purnomo (SP) mengungkapkan masalah toleransi umat beragama, sudah menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Kasus-kasus yang terkait dengan hubungan antar umat beragama, sangat mungkin terjadi.

“Memang sangat mungkin terjadi gesekan-gesekan. Tidak ada yang bisa menjamin tidak akan ada gesekan," kata Sri Purnomo, Dialog Kebangsaan bertema “Merawat Kebhinekaan di Sleman”, Rabu (2/12/2015).

Menurut mantan Bupati Sleman ini, yang harus dilakukan adalah, terus membangun rasa kebersamaan dan memupuk rasa toleransi antar umat beragama. Ia mengakui, seseorang, bahkan pemerintah, tidak bisa memaksakan hal-hal yang menyangkut keyakinan.

"Yang bisa dilakukan adalah membangun kesadaran, bahwa kita memang bangsa yang berbeda-beda. Membangun kesadaran bahwa perbedaan itu justru harus menjadi modal bersama, bukan sebaliknya,” kata Sri Purnomo.

Untuk membangun kesadaran pentingnya toleransi inilah, lanjutnya, Pemkab Sleman selama ini telah memfasilitasi dialog-dialog dan lahirnya forum-forum bersama umat beragama.

Di antaranya adalah adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum-forum seperti ini bukan hanya ada di tingkat kabupaten, tapi juga ada di tingkat kecamatan, desa dan bahkan sebagian wilayah ada di tingkat dusun.

“Jadi forum-forum serta dialog-dialog inilah yang ke depan perlu diperkuat, perlu diperbanyak. Segala perbedaan yang mungkin mengarah pada gesekan, sedini mungkin diselesaikan lewat dialog,” katanya.

Sri Purnomo menambahkan tidak ada diskriminasi dari pemerintah terkait perizinan tempat ibadah. Semua aturan untuk pendirian tempat ibadah sudah sangat jelas. Jika ada tempat ibadah yang tertunda, bisa dipastikan karena ada persyaratan yang belum dipenuhi.

“Termasuk harus ada rekomendasi dari FKUB. FKUB itu beranggotakan perwakilan dari seluruh agama. Jadi menurut saya sudah sangat baik dan fair,” katanya.

Pemerintah sendiri, katanya, ke depan akan semakin merangkul semua kalangan untuk bersama-sama merawat kebhinekaan. Solusi-solusi yang sifatnya lebih fundamental, akan coba digali bersama, sehingga dapat lebih efektif mengurangi potensi terjadinya gesekan.

“Untuk bisa dapat solusi yang fundamental dan permanen, semua pihak harus bisa mengendalikan diri. Harus jujur. Saya kira itu kuncinya. Sebab harus diakui, kadang-kadang masalahnya cukup sederhana. Tapi kadang-kadang menjadi besar karena kurangnya pengendalian diri,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.