Tok, DPR Resmi Sahkan UU Pengaturan Reforma Agraria
DPR resmi mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/9/2026).
Ilustrasi demo buruh menuntut upah minimum yang layak. (JIBI/Solopos/Antara/Zabur Karuru)
UMK 2016 yang tidak dipatuhi oleh perusahaan, bisa dilaporkan ke Dinas
Harianjogja.com, SLEMAN- Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Sleman berharap agar pekerja melaporkan perusahaan yang tidak membayar upah sesuai ketentuan. Pelaporan akan diterima jika disertakan dengan bukti berupa slip upah yang diterima.
Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnakersos Sutiasih mengatakan, hingga kini belum ada aduan yang masuk terkait pelanggaran upah minimum kabupaten (UMK) yang dilakukan perusahaan. Tidak adanya aduan tersebut bukan berarti semua perusahaan melaksanakan pembayaran UMK sesuai keputusan Gubernur DIY No.255/KEP/2015 tentang UMK 2016.
"Kami menerima setiap aduan [laporan]. Kalau ada perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai UMK. Meskipun fungsi pengawasan jalan, namun kami tidak bisa memonitor semua perusahaan karena keterbatasan petugas," kata Sutiasih, Rabu (10/2/2016).
Dia berharap, laporkan terkait UMK yang diadukan harus disertai dengan bukti. Seperti slip penerimaan upah yang diberikan perusahaan. Pihaknya berjanji akan menindak tegas perusahaan tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
"Ini bagian dari pelayanan. Kami akan berikan nota peringatan atau teguran kepada perusahaan tersebut agar membayar upah sesuai UMK yang berlaku," tandasnya.
Menurut Sutiasih, batas waktu pengajuan penangguhan UMK 2016 berakhir. Seluruh perusahaan mengajukannya ke Pemerintah DIY. Jika perusahaan tersebut tidak mengajukan penangguhan atau penangguhannya ditolak, maka perusahaan tersebut harus memenuhi ketentuan UMK.
Selain itu, penangguhan UMK juga memiliki batas waktu dan tidak bisa diterapkan selamanya. Misalnya, pembayaran sesuai UMK ditangguhkan antara dua hingga tiga bulan. Setelah itu, perusahaan wajib membayar upah sesuai UMK yang berlaku.
"Perusahaan harus mengajukan penangguhan UMK kepada pemerintah. Tidak bisa hanya berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan pekerjanya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPR resmi mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/9/2026).
BRI Peduli melatih 500 volunteer mengelola sampah jelang MotoGP Mandalika 2026 untuk mendukung kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.
Reservasi hotel di Jogja naik 5%-15% menjelang WJNC 2026. PHRI DIY menyebut okupansi 25%-40% dan berharap dampak wisatawan meluas.
7 mobil keluarga murah 2026 dengan kapasitas 7-8 penumpang. Harga mulai Rp144 jutaan, dari Sigra hingga Avanza.
Logo Dana Keistimewaan (Danais) masih banyak ditemukan dalam bentuk yang tidak seragam saat digunakan di berbagai media publikasi di DIY.
Lisa BLACKPINK mengaku sempat tak percaya diri saat membangun karier solo karena harus bekerja dengan produser dan penulis lagu baru.