BPS Jelaskan Arti Desil 1-10 dalam DTSEN, Ini Kriterianya
BPS menjelaskan arti desil 1-10 dalam DTSEN, indikator yang digunakan, serta alasan desil bukan penentu tunggal penerima bansos.
Ilustrasi prostitusi (JIBI/Solopos/Dok)
Lokalisasi sarkem terdesak pembangunan hotel
Harianjogja.com, JOGJA-Kepala Dinas Sosial DIY Untung Sukaryadi mengatakan meskipun Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sudah mencetuskan harapan membebaskan Indonesia dari area Lokalisasi 2019 mendatang, sejauh ini pihaknya belum menerima mandat langsung.
Untung menjelaskan sejauh ini keberadaan Sarkem tidak pernah dilegalkan. Namun dia tak menampik bila praktek semacam itu mungkin terjadi.
Pemda menurut Untung sebenarnya tak pernah tinggal diam dalam berusaha mengentaskan penjaja seks yang beroperasi di Sarkem. Beberapa upaya pemberdayaan sering dilakukan termasuk melalui Panti Sosial Karya Wanita. Hanya saja proses itu memang tak bisa instan.
“Proses pengentasan ini mesti lintas sektor, secara bertahap mereka kami entaskan,” kata Untung, Senin (22/2/2016).
Dia mengamini pernyataan Sultan yang tak menyepakati konsep pembubaran lokalisasi. Menurutnya membubarkan kawasan itu bisa justru membuat pelaku bisnis turun ke jalanan. Kalau sudah begitu, Pemda semakin sulit mencarikan solusi karena pendataan yang semakin sulit.
“Saya sepakat baik dengan Menkes maupun Ngarso Dalem, tapi harus ada juga solusi yang konstruktif agar kita bisa mengentaskannya secara total,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPS menjelaskan arti desil 1-10 dalam DTSEN, indikator yang digunakan, serta alasan desil bukan penentu tunggal penerima bansos.
CJIBF 2026 di Jakarta mencatat potensi investasi Rp19,07 triliun untuk Jawa Tengah, termasuk komitmen dari investor China.
Izan Guevara dipastikan naik ke MotoGP 2027 bersama Prima Pramac Yamaha, menyusul Daniel Holgado dan David Alonso.
Astra Motor Safety Riding Center Jogja membekali 45 mahasiswa UNY dengan edukasi safety riding dan praktik berkendara aman.
Arie Sujito meminta pemerintah membenahi kebijakan setelah aksi demonstrasi. Ia menyoroti krisis ekonomi, politik, hukum, dan ketidakpercayaan publik.
Pemkot Jogja mendorong Koperasi Kelurahan Merah Putih didukung pengurus kompeten. Dari 45 koperasi, 30 sudah beroperasi.