AI Masuk E-Katalog, Luhut Klaim Anggaran Bisa Hemat 30 Perse
Luhut menyebut integrasi AI dalam E-Katalog dapat menghemat anggaran 20%-30% serta meningkatkan transparansi pengadaan pemerintah.
Penggunaan danais akan dipantau.
Harianjogja.com, JOGJA-- DPRD DIY akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Danais setiap tahun.
Keputusan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPRD DIY Jumat (19/2/2016). Ketua Pansus Pengawasan Danais dan Pembahasan Raperdais Kebudayaan Zuhrif Hudaya kemarin (21/2/2016) mengatakan berdasarkan pembahasan mereka, DPRD mestinya diikutkan dalam rapat perencanaan anggaran Danais.
Hal itu menurutnya sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Nantinya DPRD akan memberikan kontribusi ide mengenai pogram kegiatan yang didanai oleh danais.
“Selanjutnya kami akan membuat Pokok-Pokok Pikiran Dewan dengan Danais,” ungkap dia.
Pokok-Pokok Pikiran Dewan yang akan didanai dengan Danais menyangkut lima urusan keisstimewaan DIY berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Kelimanya adalah urusan tata cara pengisian jabatan gubernr dan wagub DIY, kelembagaan, kebudayaan, tata ruang dan pertanahan.
Sementara untuk mengawasi pelaksanaan Danais, Dewan setiap tahun akan membentuk Pansus pengawasan danais. Pansus ini berfungsi mengawasi pemanfaatan dan penyerapan Danais yang sejauh ini dinilai belum mampu berkontribusi secara maksimal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Luhut menyebut integrasi AI dalam E-Katalog dapat menghemat anggaran 20%-30% serta meningkatkan transparansi pengadaan pemerintah.
Pendapatan Kulonprogo diproyeksikan turun Rp97,25 miliar. DPRD mendorong Pemkab mengoptimalkan potensi YIA dan kawasan industri.
Kejagung mendalami dugaan aliran Rp40 miliar dari Tan Kian kepada Febrie Adriansyah dalam perkara korupsi dan TPPU.
BSI memperluas akses pembiayaan rumah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui BSI Griya MLT dengan skema syariah hingga 30 tahun.
Pemprov Jateng siap menjembatani aspirasi warga soal PLTP Gunung Ungaran dan mengkaji dampak proyek terhadap lingkungan serta masyarakat.
DPRD Bantul mendorong ketahanan pangan tak hanya mengandalkan sawah, tetapi juga mengoptimalkan lahan tegal, peternakan, dan perikanan.