Pendapatan Kulonprogo Menyusut, DPRD Dorong Potensi YIA Digenjot

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pendapatan daerah Kabupaten Kulonprogo diproyeksikan menyusut Rp97,25 miliar atau 6,21 persen dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Penurunan tersebut menjadi perhatian DPRD Kulonprogo dalam Rapat Paripurna pada Kamis (3/9/2026). DPRD meminta pemerintah daerah tidak hanya melakukan efisiensi anggaran, tetapi juga bergerak cepat mencari sumber pendapatan baru, terutama dari potensi ekonomi di sekitar Bandara YIA.

Dalam Nota Keuangan yang disampaikan Bupati Kulonprogo Agung Setyawan, target pendapatan daerah pada APBD Murni 2026 yang sebelumnya ditetapkan Rp1,566 triliun diproyeksikan turun menjadi Rp1,468 triliun.

Transfer Daerah Turun Rp114,66 Miliar

Agung menjelaskan penurunan terbesar berasal dari sektor Pendapatan Transfer. Pos tersebut merosot Rp114,66 miliar.

Rinciannya meliputi penurunan dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp45,93 miliar dan transfer antardaerah yang turun Rp68,72 miliar.

Meski pendapatan transfer terkoreksi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru diproyeksikan meningkat Rp13,76 miliar.

"Meskipun pendapatan transfer mengalami penurunan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita justru mengalami kenaikan sebesar Rp13,76 miliar. Kenaikan ini ditopang oleh retribusi daerah yang naik Rp13,84 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik Rp1,02 miliar, serta Lain-lain PAD yang Sah naik Rp1,61 miliar," paparnya di hadapan majelis dewan.

Kenaikan PAD tersebut ditopang retribusi daerah yang meningkat Rp13,84 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik Rp1,02 miliar, serta Lain-lain PAD yang Sah naik Rp1,61 miliar.

Belanja Daerah Dipangkas Rp52,02 Miliar

Penyesuaian pendapatan juga diikuti rasionalisasi belanja daerah dalam R-PAPBD 2026. Total belanja dipangkas Rp52,02 miliar atau 3,2 persen, dari sebelumnya Rp1,626 triliun menjadi Rp1,574 triliun.

Belanja operasi turun menjadi Rp1,337 triliun. Sementara itu, belanja modal turun menjadi Rp109,26 miliar dan belanja transfer merosot 29,77 persen menjadi Rp121,02 miliar.

Di tengah efisiensi belanja operasi dan belanja modal tersebut, Pemkab Kulonprogo justru meningkatkan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT).

BTT naik 73,15 persen, dari Rp4 miliar dalam APBD Murni menjadi Rp6,92 miliar.

"Penerimaan pembiayaan daerah juga naik sebesar Rp52,22 miliar yang seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya berdasarkan audit BPK. SILPA ini digunakan untuk menutup defisit anggaran, sehingga posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan berada pada posisi nol rupiah," jelas Agung.

DPRD Soroti Potensi Ekonomi YIA

Menanggapi pengajuan R-PAPBD 2026, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kulonprogo yang diwakili Jeni Widiatmoko meminta pengelolaan anggaran dilakukan secara hati-hati dan transparan.

Banggar mempertanyakan dampak sistematis penurunan pendapatan daerah terhadap pencapaian visi-misi serta program prioritas Pemkab Kulonprogo.

Menurut Jeni, penyesuaian anggaran harus mempunyai arah yang jelas dan tetap berkeadilan bagi masyarakat. DPRD juga mendorong eksekutif mengambil langkah konkret untuk memperkuat kemandirian fiskal dengan memanfaatkan multiplier effect dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Salah satu potensi yang disorot adalah keberadaan Bandara YIA beserta infrastruktur pendukungnya.

"Efek berganda dari keberadaan Bandara YIA, Jembatan Kabanaran, dan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sudah terlihat dengan maraknya usaha restoran dan pembangunan hotel. Pemkab Kulon Progo harus cepat menangkap peluang ini agar menjadi sumber pendapatan baru yang menjanjikan selain PBB-P2 dan BPHTB," tegas Jeni saat membacakan pandangan umum Banggar.

DPRD juga mendorong optimalisasi aset daerah yang berada di kawasan YIA dan kawasan industri Sentolo.

Tiga Catatan DPRD Kulonprogo

Selain persoalan potensi pendapatan baru, Banggar DPRD Kulonprogo menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait R-PAPBD 2026.

1. Efisiensi belanja harus transparan

DPRD meminta data transparan mengenai efisiensi belanja barang dan jasa di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah tersebut dinilai diperlukan agar efisiensi tidak menimbulkan multitafsir.

2. Penggunaan BTT harus akuntabel

DPRD mendukung penuh kenaikan alokasi BTT untuk mengantisipasi bencana kekeringan, gagal panen, serta inflasi pangan.

Meski demikian, penggunaannya wajib dilakukan secara akuntabel dan dilaporkan secara berkala.

3. Arah pembangunan infrastruktur perlu diperjelas

DPRD mempertanyakan arah kebijakan pembangunan infrastruktur dalam perubahan APBD. Hal tersebut menjadi perhatian karena pada APBD Murni sebelumnya sempat terjadi pemangkasan anggaran infrastruktur hingga sekitar Rp120 miliar.

Seluruh pertanyaan dan catatan strategis Banggar DPRD Kulonprogo tersebut selanjutnya akan dijawab secara tertulis oleh Pemkab Kulonprogo.

Pembahasan kemudian dilanjutkan secara lebih intensif melalui rapat kerja tingkat komisi dan rapat gabungan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.