Desil Warga Amburadul, DPRD Kulonprogo Dorong Verifikasi Lapangan

Harianjogja.com, KULONPROGO—DPRD Kulonprogo menyoroti persoalan data desil warga yang dinilai tidak selalu sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Pemutakhiran data secara berkala dengan melibatkan pemerintah kalurahan dan verifikasi langsung di lapangan didorong agar klasifikasi kesejahteraan masyarakat lebih akurat.

Persoalan tersebut dinilai penting karena penetapan desil berkaitan dengan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ketidakakuratan data berpotensi membuat warga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru terlewat.

Salah satu contoh dialami Timbul, warga Ngentakrejo, Lendah, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak. Pendapatannya tidak menentu setiap hari, tetapi tercatat dalam desil 9.

Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifudin menilai persoalan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar klasifikasi kesejahteraan melalui desil benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi warga.

"Kasus warga yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak tetapi tercatat dalam desil 9 menjadi contoh bahwa validitas data perlu terus diperbaiki. Kondisi sosial masyarakat sangat beragam dan tidak selalu bisa tergambar hanya dari indikator administratif atau angka," tegasnya saat dikonfirmasi, Jumat (28/8/2026).

DPRD Minta Kalurahan Terlibat

Menurut Aris, pemutakhiran data tidak cukup hanya mengandalkan indikator administratif. Kondisi riil masyarakat perlu dilihat melalui proses verifikasi yang melibatkan pemerintah kalurahan.

Karena itu, DPRD Kulonprogo mendorong pemutakhiran data dilakukan secara berkala. Verifikasi langsung di lapangan dinilai penting agar kondisi ekonomi tiap individu dapat terlihat secara lebih nyata.

"Data harus benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat agar program bantuan pemerintah tepat sasaran dan warga yang memang membutuhkan tidak justru terlewat. Jangan sampai kesalahan data membuat orang yang seharusnya dibantu menjadi tidak mendapatkan bantuan," tambahnya.

Dorongan tersebut muncul di tengah keresahan masyarakat akibat adanya data desil yang dinilai tidak sesuai dengan realitas ekonomi warga. DPRD Kulonprogo berharap evaluasi dapat memastikan klasifikasi kesejahteraan tidak kembali menghasilkan data yang melenceng dari kondisi sebenarnya.

Dinsos Kulonprogo Siap Dampingi Perubahan Desil

Sementara itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kulonprogo memastikan masyarakat masih dapat melakukan perubahan desil.

Dinsos PPPA Kulonprogo juga akan memberikan pendampingan kepada masyarakat yang ingin memperbarui desil. Bersama operator kalurahan, Dinsos PPPA Kulonprogo dapat menjadi fasilitator dalam proses pembaruan data berdasarkan kondisi terkini.

"Dinsos siap memberikan pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menerima aduan baik secara langsung maupun online lewat WhatsApp. Pendampingan bisa oleh petugas kami di dinas maupun di kapanewon," ucap Kepala Dinsos PPPA Kulonprogo, Ernawati Sukeksi dikonfirmasi terpisah.

Ernawati mengimbau masyarakat yang mendapati desilnya tidak sesuai dengan kondisi riil ekonomi agar tidak panik. Perubahan desil juga dapat dilakukan secara mandiri melalui formulir yang disediakan Badan Pusat Statistik (BPS).

Penetapan Desil Bukan Kewenangan Dinsos

Ernawati menjelaskan Dinsos PPPA Kulonprogo tidak menetapkan hasil akhir desil. Instansinya berperan sebagai pengguna data sekaligus fasilitator apabila masyarakat melakukan pemutakhiran data.

Dengan demikian, proses pembaruan data dapat dibantu melalui Dinsos PPPA Kulonprogo maupun operator kalurahan sesuai kondisi terkini masyarakat.

Sementara itu, penetapan desil menjadi kewenangan penuh BPS. Dinsos PPPA Kulonprogo memastikan perannya berada pada sisi pendampingan dan fasilitasi pemutakhiran data masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.