Regrouping SDN Hargomulyo Ditolak, Disdikpora Batalkan Penggabungan
Regrouping SDN Hargomulyo dengan SDN Banjaran dibatalkan Disdikpora Kulonprogo setelah mendapat penolakan warga karena lokasi sekolah lebih jauh.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO— Kelanjutan pembangunan Jalan Plono-Nglinggo, Kabupaten Kulonprogo, hingga kini belum mendapat kepastian. Meski pemerintah daerah dan masyarakat terus mendorong proyek tersebut, keterbatasan anggaran di tingkat pusat membuat pengerjaan fisik belum dapat dipastikan dalam waktu dekat.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Pelaksana Jalan Nasiona (PJN) Provinsi DIY, Ersy Perdhana, mengatakan usulan pembangunan Jalan Plono-Nglinggo melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) masih dalam proses pembahasan di tingkat pusat.
Menurut Ersy, pelaksanaan fisik belum mendapatkan sinyal untuk segera direalisasikan. Bahkan, dalam anggaran reguler 2027, pembangunan tersebut juga belum terlihat mendapatkan alokasi.
"Kalau dari kami kemarin kan ada usulan di IJD. Ini masih proses dan sepertinya belum bisa (direalisasikan). Di tahun 2027 pun, pada anggaran reguler sepertinya belum ada juga," ujar Ersy kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).
Usulan IJD Masih Dikaji
Ersy menjelaskan kepastian mengenai alokasi anggaran maupun klaster wilayah yang nantinya masuk dalam program tersebut belum dapat dipublikasikan secara mendetail. Berkas dan perencanaan teknis masih menjalani peninjauan ulang di tingkat kementerian terkait.
"Belum bisa kami pastikan untuk IJD ini, soalnya masih dikaji dan digodok lagi," tambahnya.
Di tengah belum adanya kepastian itu, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR) Kulonprogo terus melakukan pengawalan agar pembangunan Jalan Plono-Nglinggo dapat segera berlanjut.
Namun, Ersy menegaskan PPK 1.1 Provinsi DIY memiliki posisi sebagai pelaksana teknis di lapangan. Pihaknya siap menjalankan pembangunan apabila kepastian anggaran dan tugas resmi telah diturunkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
"Kami kan sebenarnya hanya pelaksana. Kami siap saja kalau memang diberi tugas dan dananya ada. Namun untuk mendorong atau mengawal usulan ke pusat, kami tidak memiliki wewenang ke arah sana karena posisi kami murni sebagai pelaksana kegiatan," pungkas Ersy.
Skema Pendanaan Alternatif Dicari
Di tengah keterbatasan alokasi anggaran reguler, opsi pendanaan alternatif masih terus dicari. Upaya tersebut dilakukan agar pembangunan infrastruktur Jalan Plono-Nglinggo tetap dapat berjalan tanpa membebani alokasi reguler yang terbatas.
Kelanjutan proyek ini dinantikan masyarakat karena tahapan pembebasan lahan dan pengosongan bangunan terdampak telah selesai. Ruas jalan yang ditunggu pengerjaannya tersebut berada di Kalurahan Pagerharjo, Samigaluh, Kulonprogo.
Lurah Pagerharjo, Widayat, mengatakan lebih dari 50 warga terdampak telah merelakan tanah dan hunian mereka untuk mendukung proyek pembangunan jalan tersebut.
Kini warga berharap pengerjaan fisik segera direalisasikan. Mereka khawatir lahan yang telah dikosongkan terlalu lama justru membuat kawasan terlihat tidak terawat dan merusak estetika lingkungan.
"Kami warga Pagerharjo sangat mengharapkan ada kelanjutan pembangunan. Lahan dan rumah yang terkena dampak sudah dikosongkan. Kalau dibiarkan terlalu lama kan terlihat kurang indah. Sisanya sekitar 2 kilometer lebih lagi yang kami tunggu," jelas Widayat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Regrouping SDN Hargomulyo dengan SDN Banjaran dibatalkan Disdikpora Kulonprogo setelah mendapat penolakan warga karena lokasi sekolah lebih jauh.
DPRD Gunungkidul mendorong optimalisasi sungai bawah tanah sebagai solusi jangka panjang mengatasi krisis air bersih saat kemarau.
Longsor dinding Sungai Bedog Bantul akan ditangani BBWSSO pada 2027. Beronjong dibangun setelah saluran air di sekitar lokasi diperbaiki.
RSUD Kota Jogja menerapkan SERASI untuk mengintegrasikan pengadaan obat dan bahan medis habis pakai secara real-time.
Imigrasi Ngurah Rai mencegah WNA Australia berinisial BA meninggalkan Bali terkait kasus asusila di Kuta Utara, Badung.
Pemkab Kulonprogo dan BOB mengawal kelanjutan Jalan Plono-Nglinggo. Dari 3,47 km, masih tersisa 2,47 km yang belum terbangun.