Regrouping SDN Hargomulyo Ditolak, Disdikpora Kulonprogo Tinjau Ulang

Harianjogja.com, KULONPROGO—Rencana penggabungan atau regrouping SD Negeri Hargomulyo, Kokap, dengan SDN Banjaran mendapat penolakan dari warga yang anaknya bersekolah di SDN Hargomulyo. Salah satu alasan penolakan adalah lokasi SDN Banjaran yang dinilai lebih jauh dibandingkan SDN Hargomulyo.

Penolakan juga muncul karena warga menilai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kulonprogo tidak melakukan sosialisasi secara memadai. Bahkan, komite sekolah disebut tidak dilibatkan dalam rencana yang menyangkut kepentingan banyak pihak tersebut.

Ketua Komite SDN Hargomulyo, Pardiyono, mengatakan pihaknya tidak pernah menerima komunikasi maupun persetujuan terkait rencana regrouping sebelum informasi tersebut muncul.

"Rencana regrouping tidak ada komunikasi bahkan persetujuan dari komite tetapi malah tiba-tiba ada info akan regrouping," ujar Pardiyono kepada wartawan, Minggu (23/8/2026).

Sosialisasi Dilakukan Sejak 2024

Sekretaris Disdikpora Kulonprogo, Nur Hadiyanto, membantah anggapan bahwa tidak ada sosialisasi mengenai rencana penggabungan SDN Hargomulyo. Menurutnya, sosialisasi sekaligus kajian regrouping telah dilakukan sejak 2024.

Pada saat itu, sosialisasi disebut melibatkan tokoh masyarakat setempat, pihak sekolah, serta komite sekolah. Namun, Nur Hadi menduga informasi yang disampaikan saat sosialisasi tersebut tidak sampai kepada seluruh warga.

"Tujuan kami dari sosialisasi itu dapat disampaikan informasinya ke masyarakat, tapi rupanya mungkin tidak dilakukan sehingga warga merasa tidak tahu," kata Nur Hadi menjawab tidak adanya sosialisasi.

Jumlah Murid Kurang dari 60 Anak

Nur Hadi menjelaskan terdapat sejumlah alasan yang mendasari rencana penggabungan SDN Hargomulyo dengan SDN Banjaran. Salah satunya jumlah murid SDN Hargomulyo yang minim, yakni tidak sampai 60 anak.

Angka 60 anak menjadi jumlah minimal yang wajib. Selain persoalan jumlah murid, SDN Hargomulyo juga akan terkena jalur Jalan Tol Jogja-YIA sehingga sekolah tersebut harus direlokasi.

Meski demikian, Disdikpora Kulonprogo memilih mendengarkan aspirasi warga setelah muncul penolakan terhadap rencana regrouping.

"Namun, karena adanya penolakan sehingga kami mendengarkan aspirasi tersebut dan akan dilakuan peninjauan ulang terkait regrouping ini," ungkap Nur Hadi.

BOS dan TPG Jadi Pertimbangan

Nur Hadi mengatakan mempertahankan SDN Hargomulyo tanpa penggabungan juga berpotensi menimbulkan kerugian. Salah satu risikonya berkaitan dengan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat yang terancam tidak turun karena jumlah pelajar minim.

Dampak lainnya berkaitan dengan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Tunjangan tersebut tidak cair apabila jumlah jam mengajar dan jumlah murid tidak memenuhi syarat.

"Pada prinsipnya warga menyadari kesulitan dalam mempertahankan sekolah yang pelajarnya minim," ujarnya.

Persoalan regrouping sekolah dengan jumlah siswa minim menjadi tantangan yang harus dihadapi Disdikpora Kulonprogo. Di satu sisi, penggabungan dinilai sudah sangat dibutuhkan karena jumlah siswa yang minim setiap tahun, tetapi di sisi lain rencana tersebut dapat memunculkan penolakan dari warga setempat.

Dalam kasus SDN Hargomulyo, Disdikpora Kulonprogo kini akan melakukan peninjauan ulang setelah mendengarkan aspirasi warga terkait rencana penggabungan dengan SDN Banjaran.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.