Atasi Kekeringan Kulonprogo, Pengadaan Sumber Air Butuh Rp300 Juta

Harianjogja.com, KULONPROGO—Penanganan kekeringan yang berulang setiap musim kemarau di Kulonprogo membutuhkan penyediaan sumber air secara permanen. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo menyebut kebutuhan biaya untuk membuat sumur sekaligus jaringan air berada pada kisaran Rp300 juta hingga Rp800 juta, tergantung kondisi wilayah dan cakupan pelayanan.

Sekretaris DPUPKP Kulonprogo, Sulung Ambang Sujagad, mengatakan biaya pembangunan sumber air tidak seragam. Sejumlah faktor yang memengaruhi antara lain kondisi sumber air, medan, perbedaan ketinggian, jarak sumber air, luas area pelayanan, kondisi tanah yang dilalui pipa, jumlah warga yang dilayani, hingga debit air yang direncanakan.

"Range harganya mulai dari Rp300 juta sampai Rp800 juta kalau membuat sumur plus jaringannya," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (18/8/2026).

APBD Terbatas, Fokus Perluasan Jaringan

Keterbatasan anggaran membuat Pemkab Kulonprogo belum dapat membuka banyak titik sumber air baru. Pada tahun anggaran 2026, alokasi APBD untuk program penyediaan air minum dinilai sangat minim.

Sulung mengatakan tahun ini DPUPKP tidak mengadakan pembangunan titik sumber air baru, termasuk pengeboran sumur bor baru maupun program Pamsimas pusat. Strategi pemerintah daerah lebih diarahkan pada optimalisasi dan perluasan jaringan perpipaan serta Sambungan Rumah (SR) pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kalurahan.

Jaringan tersebut memanfaatkan sumber-sumber air terproteksi yang telah tersedia. Langkah ini menjadi salah satu cara untuk memperluas akses air bersih tanpa harus membangun sumber air baru di setiap wilayah.

"Langkah perluasan jaringan ini krusial mengingat masih banyak warga di pedesaan yang belum memiliki akses air bersih secara mandiri. Sebagian warga selama ini terpaksa mengandalkan sambungan selang sederhana dari sumber air tak terlindung, sementara sebagian lainnya menghadapi kendala ketersediaan air sumur warga yang kering atau kualitasnya buruk saat musim kemarau tiba," tuturnya.

Untuk program perluasan jaringan SPAM Kalurahan yang bersumber dari APBD Murni Kulonprogo, anggarannya tahun ini hanya Rp300 juta. Dana tersebut digunakan untuk perluasan jaringan di Kalurahan Purwosari dengan sasaran sekitar 60 sambungan rumah tangga.

Perluasan SPAM Mengandalkan Danais

Kebutuhan yang lebih besar kemudian ditutup melalui dukungan Dana Keistimewaan (Danais). Nilai Danais yang dialokasikan untuk proyek perpipaan air bersih tahun ini mencapai miliaran rupiah dan tersebar di lima kalurahan.

Berikut rincian alokasi Danais untuk perluasan jaringan air bersih:

- Kalurahan Jatimulyo: Rp137,5 juta untuk 130 rumah.
- Kalurahan Ngargosari: Rp875 juta untuk 100 rumah.
- Kalurahan Pendoworejo: Rp700 juta untuk 80 rumah.
- Kalurahan Sidoharjo: Rp875 juta untuk 100 rumah.
- Kalurahan Kalirejo: Rp450 juta untuk 100 rumah.

"Kalurahan Jatimulyo 1 menerima alokasi Rp137,5 juta untuk 130 rumah, Kalurahan Ngargosari sebesar Rp875 juta untuk 100 rumah, Kalurahan Pendoworejo sebesar Rp700 juta untuk 80 rumah, Kalurahan Sidoharjo sebesar Rp875 juta untuk 100 rumah, serta Kalurahan Kalirejo sebesar Rp450 juta untuk 100 rumah," ucap Sulung.

Menurut Sulung, pembangunan fisik perluasan jaringan SPAM Kalurahan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Warga setempat dilibatkan secara langsung dalam pengerjaan infrastruktur perpipaan di wilayah masing-masing.

Skema tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperluas akses air bersih di kawasan pedesaan yang belum terlayani jaringan secara mandiri.

Kekeringan Masih Terjadi di Sejumlah Titik

Di luar dukungan pemerintah daerah, terdapat pula bantuan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) maupun lembaga nonpemerintah. Namun, penyaluran bantuan tersebut dilakukan langsung ke tingkat kalurahan atau desa dan tidak melalui mekanisme pengelolaan DPUPKP.

Sulung mengatakan sejumlah titik di Kulonprogo saat ini masih mengalami kekeringan. Untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di wilayah terdampak, distribusi air bersih masih dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo maupun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan sumber air permanen masih menjadi kebutuhan penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap distribusi air bersih setiap kali musim kemarau berlangsung. Namun, pembangunan sumber air baru membutuhkan anggaran cukup besar, sementara kemampuan APBD Kulonprogo masih terbatas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.